kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Sri Mulyani Targetkan Rasio Utang Terhadap PDB hingga 38,97% pada Tahun 2024


Minggu, 21 Mei 2023 / 11:39 WIB
Sri Mulyani Targetkan Rasio Utang Terhadap PDB hingga 38,97% pada Tahun 2024
ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan rasio utang di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kebijakan pembiayaan tahun depan akan berjalan secara inovatif, prudent, dan berkesinambungan. Dengan kisaran utang tersebut defisit direncanakan berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB.

“Upaya untuk mendorong pembiayaan yang prudent, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable,” tutur Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2024 di Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (19/5).

Dia memaparkan, arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain, pertama, mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi. Kedua, mengendalikan defisit dan utang dalam batas manageable.

Baca Juga: Menkeu Beri Sinyal Tarif PPN Tak Naik di 2024, akan Naik Bertahap Pada Tahun 2025

Ketiga, mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional. 

Keempat,  memperkuat ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Kelima, mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional. Keenam, akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM. 

Ketujuh, mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×