kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Sri Mulyani: Peran swasta dalam pengembangan riset cuma 10%


Rabu, 31 Juli 2019 / 15:39 WIB
Sri Mulyani: Peran swasta dalam pengembangan riset cuma 10%


Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peningkatan inovasi, riset dan pengembangan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, peran pihak swasta diharapkan meningkat dan dapat mengimbangi pemerintah yang selama ini mendominasi investasi dan pendanaan riset di Indonesia. 

Baca Juga: Sri Mulyani optimistis investasi tumbuh tinggi disokong kebijakan terpadu

Sayangnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, selama ini kontribusi masyarakat dan sektor swasta dalam penelitian masih sangat minim. 

“Sekitar 66% dari total belanja penelitian di Indonesia itu dari pemerintah, sementara peran swasta hanya sekitar 10%,” kata Menkeu, Rabu (31/7). 

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi negara-negara lain. Charge d’Affaires Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Allaster Cox menyebut, sektor swasta menyumbang sekitar 70% dari total pendanaan penelitian dan pengembangan di negara-negara OECD. 

Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, menyadari penyebab kesenjangan peran pemerintah dan swasta dalam mendanai penelitian ini. Oleh karena itu, baru-baru ini dorongan diberikan melalui pemberian insentif pajak yaitu superdeduction tax untuk pelaku usaha dan dunia industri yang melakukan pelatihan vokasi dan riset. 

Baca Juga: Industri otomotif dan alat berat menanti teknis pemberian insentif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019, sektor swasta diberikan keringanan pajak berganda dua kali hingga tiga kali lipat untuk investasi yang ditujukan ke vokasi dan riset. 

“Jadi di luar Rp 35,7 triliun (dalam belanja K/L), pemerintah memberi insentif untuk menyeimbangkan peranan pendanaan riset, agar tidak melulu dari pemerintah,” kata dia. 

Selain itu, Sri Mulyani menilai, sumber pendanaan riset dari sektor swasta umumnya lebih efektif. Pasalnya, sektor swasta biasanya memiliki agenda penelitian berbasis kebutuhan penyelesaian masalah (problem solving) yang nyata. Lantas, penelitian bisa lebih tepat sasaran dan akuntabel. 

Baca Juga: Begini tanggapan pengusaha tentang fasilitas super deduction tax

“Kalau dana dari pemerintah biasanya yang penting akhir tahun ada laporan. Jadi, sumber dana yang berbeda saja bisa menciptakan motivasi dan hasil yang berbeda,” lanjutnya. 

Senada, Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan, salah satu tantangan Indonesia menciptakan ekosistem riset adalah minimnya keterlibatan sektor di luar pemerintah.

Sementara, pendanaan dari pemerintah umumnya bersifat kaku dan kurang fleksibel untuk penyelenggaraan penelitian. 

Baca Juga: Apindo: Perbaikan kualitas tenaga kerja jadi penarik bagi investor manufaktur

“Ini tantangan kita. Oleh karena itu harus mendorong keterlibatan non-pemerintah seluas-luasnya. Semoga superdeduction tax ini menambah peran swasta,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mastering Financial Analysis Training for First-Time Sales Supervisor/Manager 1-day Program

[X]
×