Sri Mulyani: Pemerintah Komitmen Jaga Rasio Pajak di Atas Dua Digit

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya untuk menjaga rasio perpajakan (tax ratio) tetap berada di atas dua digit, meskipun tekanan ekonomi global dan perlambatan harga komoditas terus menjadi tantangan utama.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama DPR RI, Senin (15/7), saat menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN (RUU B2 APBN) Tahun Anggaran 2024.

Sri Mulyani menyampaikan apresiasi khusus kepada Fraksi Partai Gerindra yang menyoroti pentingnya menjaga level tax ratio.

Baca Juga: Sri Mulyani Klaim Kinerja APBN 2024 Mampu Kendalikan Inflasi dan Tekan Kemiskinan

“Kami menyampaikan terima kasih kepada fraksi Gerindra terhadap isu tax ratio yang diminta agar tetap terjaga di atas dua digit. Capaian ini mencerminkan ketahanan penerimaan perpajakan di tengah gejolak ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan masyarakat,” ujarnya, Selasa (15/7).

Menurutnya, perlambatan harga komoditas global sejak 2024 turut mempengaruhi penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Namun pemerintah tetap optimistis langkah reformasi perpajakan akan mampu menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

“Dengan langkah-langkah reformasi perpajakan, kami berupaya memitigasi dampak negatif yang dirasakan dunia usaha dengan kolaborasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat,” katanya.

“Kami optimis reformasi perpajakan akan mampu terus memperkuat fondasi fiskal Indonesia dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan,” lanjut Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani juga mengapresiasi perhatian fraksi PKB, Golkar, Nasdem, PAN, dan PKS atas capaian penerimaan negara yang tetap solid di tengah kondisi yang tidak mudah.

“Ini mencerminkan perekonomian kita terjaga resilience atau berdaya tahan dan upaya dari perpajakan, pajak, bea cukai untuk terus mereformasi dan berfokus tidak hanya pada penerimaan negara namun menjaga perekonomian tetap dapat dijaga secara seimbang,” ungkapnya.

Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dari sektor sumber daya alam seperti migas, Menkeu menjelaskan bahwa pelemahan harga dan penurunan produksi menjadi penyebab utama realisasi PNBP yang belum optimal.

Baca Juga: Siap-Siap! Sri Mulyani Mulai Pelototi Pajak dari Media Sosial pada 2026

“Ini disebabkan pertama sumber daya alam sangat tergantung pada harga dan melemahnya harga komoditas sejak 2024 hingga sekarang. Sementara itu dari sektor minyak dan gas, lifting atau produksi juga mengalami penurunan,” jelasnya.

Meski begitu, pemerintah terus memperkuat tata kelola dan sistem pelaporan PNBP, salah satunya melalui pengembangan Simbara yang fokus pada mineral dan batubara, serta peningkatan kontribusi dari kementerian/lembaga.

“PNBP lainnya akan terus kami tingkatkan, baik melalui pembangunan Simbara sistem informasi, fokus awal di batubara tapi kemudian mineral, juga PNBP dari kementerian/lembaga yang juga makin penting,” ungkap Sri Mulyani.

Selanjutnya: Harga Emas Menguji Naik, Investor Mencerna Negosiasi Dagang

Menarik Dibaca: Harga Emas Menguji Naik, Investor Mencerna Negosiasi Dagang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Video Terkait

Sri Mulyani Angkat Eks Stafsus Masyita Cristalline Pimpin Dirjen Baru di Kemenkeu

Sri Mulyani Sebut Kabar Buruk Kondisi Ekonomi Global Belum Pasti Berlalu

Sri Mulyani: Indonesia Butuh Rp 10.000 Triliun untuk Bangun Infastruktur Hingga 2029