Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memegang komitmen untuk mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sempat membengkak untuk penanganan pandemi Covid-19.
Dalam hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pagu indikatif defisit APBN 2023 akan berada di kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun, atau berada di kisaran 2,81% hingga 2,95% Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit anggaran ini menciut dari yang dipatok pada APBN 2022, di mana defisit anggaran diperkirakan akan mencapai Rp 868,02 triliun atau 4,85% PDB.
“Ini artinya melaksanakan Undang-Undang no. 2 tahun 2020, di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3% PDB,” ujar bendahara negara dalam Keterangan Pers Rancangan Pagu Indikatif Tahun 2023, Kamis (14/4).
Baca Juga: Sri Mulyani Patok Pendapatan Negara Tahun 2023 Tumbuh hingga 29,05%
Defisit anggaran yang mengecil ini seiring dengan perkiraan pendapatan negara pada tahun depan yang bisa berada di kisaran Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun, atau di kisaran 11,28% hingga 11,76% PDB atau lebih tinggi dari yang dipatok pada APBN 2022 sebesar Rp 1.846,14 triliun.
Sedangkan dari sisi belanja, pemerintah mematok pagu indikatif di kisaran Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun atau berada di kisaran 14,09 hingga 14,71% PDB.
Sri Mulyani menyebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam desain APBN tahun depan, yaitu terkait kenaikan inflasi dan pengetatan moneter negara-negara maju. Karena, ini akan membawa risiko membengkaknya bunga utang maupun cicilan yang dibayar oleh pemerintah.
Dalam hal menjaga defisit APBN 2023 untuk kembali menuju pada defisit di bawah 3% PDB, maka pemerintah bertekad menurunkan jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap dan hati-hati.
Baca Juga: Keseimbangan Primer APBN 2022 Cetak Surplus, Apa Artinya?
Lebih lanjut, pemerintah akan mengelola APBN dengan bijak. Pemerintah akan menggenjot realisasi pendapatan negara dan belanja negara diarahkan untuk terus fokus dalam mendukung pemulihan ekonomi.
“Oleh karena itu, untuk APBN 2023 kami masih akan mengkalibrasi dan mempertajam pada perhitungan untuk belanja baik pusat, maupun TKDD, dan juga estimasi penerimaan negara,” tandas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
