/2023/01/22/1719509746.jpg "Sri Mulyani Kecam Penganiayaan yang Dilakukan Anak Pejabat Ditjen Pajak")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hari ini media sosial ramai memperbincangkan kasus penganiayaan seorang remaja di Pesanggarahan, Jakarta Selatan.
Diduga, aksi penganiayaan tersebut dilakukan oleh Mario Dandu Satriyo, anak dari seorang pejabat eselon II di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.
Ternyata, pelaku juga kerap memamerkan kendaraan mewah di akun media sosial pribadinya. Terduga pelaku juga disebut menggunakan plat nomor palsu pada mobil mewah Rubicon miliknya.
Baca Juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 83,2 Triliun pada Januari 2023
Berita tersebut juga sampai ke telinga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pihaknya mengecam tindakan keras yang dilakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang.
"Tadi malam saya mendapat laporan mengenai kejadian tersebut yang ramai beredar di media sosial. Saya menginstruksikan tim Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenkeu mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang," tulis Sri Mulyani dalam unggahan di instagram pribadinya, Rabu (22/2).
Selain itu, Kemenkeu juga mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional.
Baca Juga: Akibat Larangan Ekspor, Penerimaan Bea Keluar Merosot 68,1% pada Januari 2023
Tidah hanya itu, Sri Mulyani juga menginstruksikan Kemenkeu untuk terus melakukan langkah konsisten guna menjaga integritas seluruh jajaran Kemenkeu dengan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas.
"Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu," kata Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
