kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Sri Mulyani: Kasus SNP Finance mencoreng integritas sistem perbankan


Kamis, 27 September 2018 / 22:24 WIB
Sri Mulyani: Kasus SNP Finance mencoreng integritas sistem perbankan
ILUSTRASI. SNP Finance


Reporter: Kiki Safitri | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kasus pembobolan dana di 14 bank yang melibatkan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) dapat mencoreng kredibilitas dan integritas sistem perbankan. 

"Di dalam sektor keuangan itu faktor integritas dan kepercayaan itu penting sekali. Jadi setiap kali muncul kasus ini, sekaligus menimbulkan side back bagi masyarakat yang ingin mulai melakukan diversifikasi dari coorporatenya mereka," kata Sri Mulyani di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Kamis (27/9).

Lebih rinci Sri Mulyani menjelaskan diversifikasi ini mencakup pembelian corporate bond, saham dan Surat Berharga Negara. Masalah ini kemudian bisa merembet pada program-program pemerintah dalam melakukan stabilisasi ekonomi.

"Itu akan menjadi penghalang pada saat kita mau meningkatkan kinerja dan pendalaman market kita," ungkapnya.

Sri Mulyani menegaskan tanpa kepercayaan masyarakat, mustahil pemerintah bisa melakukan pendalaman pasar. Apalagi kasus ini turut menyeret kantor akuntan publik seperti Delloite Indonesia.

"Jadi memang institusi baik regulator dan pengawas, kita harap semakin meningkatkan kualitas kepercayaan masyarakat, karena tanpa itu akan sulit bagi kita untuk meningkatkan pendalaman pasar di bidang finansial," tegasnya.

Menyikapi hal ini Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindak tegas kasus ini. Sri Mulyani merasa bertanggung jawab karena pihaknya yang berwenang melakukan pengawasan kantor-kantor akuntan publik.

"Kita sudah koordinasi sama OJK untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan kalau memang mereka (SNP) melakukan pelanggaran.D ari Kementerian Keuangan, karena kita yang mengawasi dari sisi kantor akuntan publik," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×