Prabowo Pecah Tradisi, Pidato Ekonomi Perdana di DPR Jadi Penentu Arah Pasar?

Reporter: kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Langkah ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya seorang presiden menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan parlemen, di tengah tekanan besar yang masih membayangi pasar keuangan domestik.

Pidato tersebut dinilai krusial lantaran datang saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah tengah tertekan.

Pada penutupan perdagangan Selasa (19/5/2026), IHSG anjlok 3,46% atau 228,560 poin ke level 6.370,679.

Sementara nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,22% ke posisi Rp 17.706 per dolar AS.

Kondisi itu membuat pelaku pasar menanti sinyal arah kebijakan pemerintah, terutama terkait stabilitas ekonomi, disiplin fiskal, hingga langkah menjaga kepercayaan investor.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan Presiden akan hadir langsung dalam rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara DPR RI.

"Rencananya Presiden akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Selasa (19/5/2026).

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut Prabowo kemungkinan menjadi Presiden Indonesia pertama yang menyampaikan langsung KEM-PPKF di DPR.

Menurut Dasco, selama ini penyampaian dokumen tersebut dilakukan Menteri Keuangan sebagai representasi pemerintah. Ia menegaskan tidak ada aturan yang melarang Presiden menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi negara.

Dari pihak Istana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo ingin menggunakan momentum pidato tersebut untuk menyatukan pandangan pemerintah dan DPR dalam menjaga perekonomian nasional.

"Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa dalam menjaga perekonomian kita," kata Prasetyo.

Momentum pidato itu juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei.

Selain penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, rapat paripurna DPR juga akan membahas evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 serta mendengarkan pandangan fraksi terkait RUU Polri usul inisiatif Komisi III DPR.

Pelaku pasar menilai pidato Presiden kali ini bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan penentu arah sentimen investor terhadap ekonomi Indonesia.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, mengatakan investor kini menunggu kejelasan arah kebijakan fiskal pemerintah, strategi menjaga stabilitas ekonomi, hingga langkah penguatan rupiah.

"Perhatian investor kini tertuju pada pidato Presiden Prabowo di sidang paripurna DPR," ujarnya.

Menurut Hendra, apabila pidato Presiden mampu memberikan kepastian arah kebijakan, menunjukkan disiplin fiskal, serta memberi sinyal keberpihakan terhadap stabilitas pasar dan dunia usaha, maka sentimen pasar berpotensi membaik dan IHSG bisa mengalami technical rebound.

Sebaliknya, jika pasar menilai belum ada langkah konkret memulihkan kepercayaan investor, tekanan terhadap pasar domestik diperkirakan masih berlanjut.

Secara teknikal, Hendra menyebut area 6.300 menjadi level psikologis penting bagi IHSG. Jika mampu bertahan di atas level tersebut, peluang rebound menuju kisaran 6.500-6.535 masih terbuka.

Namun jika ditembus, pasar dinilai berisiko masuk ke fase krisis kepercayaan jangka pendek sehingga investor cenderung lebih defensif dan selektif memilih saham berfundamental kuat.

Selama lima tahun terakhir, penyampaian KEM-PPKF selalu dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada 2020 misalnya, Sri Mulyani menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2021 di tengah pandemi Covid-19.

Tahun berikutnya, pemerintah mulai menargetkan penurunan defisit APBN seiring pemulihan ekonomi.

Pada KEM-PPKF RAPBN 2024, pemerintah mengusung tema percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan, sementara KEM-PPKF RAPBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan menuju era Prabowo.

Untuk RAPBN 2026, pemerintah sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% hingga 5,8% dengan mempertimbangkan ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Kini, pasar menunggu bagaimana arah kebijakan ekonomi Prabowo untuk 2027 di tengah gejolak pasar dan tekanan eksternal yang masih membayangi ekonomi nasional.