Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Yudho Winarto
Sementara Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan program tax amnesty masih menjadi fokus otoritas pajak. Bahkan, untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan lancar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan khsusu pekan lalu.
Terkait target penerimaan pajak tahun 2016 diakuinya memang tidak mudah untuk dicapai. Tetapi, pihaknya terus berusaha akan mencapainya dengan berbagai formula dan kebijakan, termasuk program pengampunan pajak.
Beberapa strategi yang akan diambil selain pengampunan pajak atau tax amnesty seperti mendorong ekstensifikasi, memeriksa Wajib Pajak Badan yang berbentuk penanaman modal asing (PMA), hingga mendorong pelaksanaan e-tax invoice dan menggalakkan program geo tagging.
Dalam APBN-P 2016 ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.355 triliun. Yang terdiri dari target Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 855,8 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 474,23 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 17,7 triliun dan pajak lainnya Rp 7,4 triliun.
Sementara menurut Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Eny Srihartati jika melihat ke tahun-tahun sebelumnya pemerintah akan sulit merealisasikan target penerimaan pajak 100%. Untuk tahun ini, ia memperkirakan realisasinya hanya 85% dari target.
Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi yang masih lambat, sementara target pertumbuhan penerimaan pajak sangat tinggi dibandingkan tahun lalu. Selain itu, extra effort pemerintah juga tidak maksimal karena tergantung pada kebijakan tax amnesty saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
