Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Di bawah komando Menteri Keuangan baru, Sri Mulyani Indrawati pemerintah hingga kini belum secara resmi akan merevisi target penerimaan pajak tahun 2016 ini. Tapi dari aktivitas otoritas fiskal dan lembaga bendahara negara itu terlihat, pemerintah mulai was-was target penerimaan pajak yang mereka pasang dalam APBNP-2016 bisa meleset.
Dalam beberapa hari terakhir, Sri Mulyani terus mengumpulkan sejumlah pejaabat di Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan itu, Ia mereview kembali semua target yang telah ditetapkan dalam APBN-P yang disahkan ketika masih di bawah pimpinan Menkeu Bambang Brodjonegoro.
Juru Bicara Menteri Keuangan Lucky Alfirman mengatakan, pembahasan belum sampai pada revisi target APBN-P 2016. Sejauh ini Sri Mulyani masih berusaha untuk mendengar apa saja yang menjadi target Kemenkeu dalam APBN-P 2016.
Lucky mengaku, tidak menutup kemungkinan target-target tersebut akan direvisi sesuai dengan kondisi dan situasi terkini. "Pembahasan akan terus dilakukan lebih spesifik terkait target masing-masing Dirjen," kata Lucky, Minggu (31/7) kepada KONTAN.
Terkait target tax amnesty, Lucky mengatakan hingga saat ini pihaknya masih optimis bisa mencapainya. Termasuk di antaranya target tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun dan target dana repatriasi yang masuk sebesar Rp 1.000 triliun.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelayanan maksimal kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berniat mendeklarasikan atau merepatriasi hartanya, melalui kebijakan tax amnesty. Pelayanan tidak bisa disepelekan, karena jika tidak maksimal akan mempengaruhi kepercayaan WNI untuk ikut program ini.
