Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
Seperti yang diketahui, BI melalui Perppu telah diberi wewenang untuk ikut membiayai defisit fiskal dengan cara membeli surat utang negara secara langsung di pasar perdana.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, KSSK juga menyiapkan peraturan teknis terkait dengan rambu-rambu yang memperjelas soal kewenangan-kewenangan Kemenkeu, BI, OJK, maupun LPS yang diatur dalam Perppu tersebut.
Baca Juga: Ini yield dan tenor yang menarik agar Pandemic Bond dilirik
Sebelumnya, anggota Komisi XI Fraksi PDIP Dolfie memperingatkan pemerintah agar segera menetapkan aturan teknis, termasuk syarat dan ketentuan, terkait kewenangan-kewenangan tambahan yang dimiliki KSSK dalam Perppu 1/2020.
“Ini untuk menghindari adanya ruang moral hazard. Jangan saat mau menggunakan kewenangannya, baru dicari-cari justifikasi syarat dan ketentuannya. Kita sudah punya pengalaman masa lalu dengan BLBI dan Bank Century di mana justifikasi kebijakan menjadi sangat kabur,” tandas Dolfie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
