Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
Piter memandang hal tersebut sebagai inkonsistensi kebijakan yang ujungnya menekan para pelaku usaha dan industri. Selain itu, rasio defisit anggaran terhadap PDB juga terlampau kecil yaitu di bawah 2% saat sebenarnya pemerintah memiliki ruang hingga maksimal 3% dari PDB sesuai aturan Undang-Undang.
“Kita diet ketat padahal kita itu kurus, butuh asupan dengan ekspansi fiskal dan melebarkan defisit anggaran setidaknya satu atau dua tahun ini dalam rangka menghadapi perekonomian global yang melambat,” tutur Piter.
Oleh karena itu, Piter berharap di awal masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja Jilid II, Sri Mulyani segera menyiapkan revisi APBN 2020. Revisi tersebut untuk mengubah arah anggaran menjadi lebih ekspansif, serta memanfaatkan ruang defisit yang ada semaksimal mungkin untuk mendorong konsumsi dan investasi di dalam negeri.
Baca Juga: Pakai baju putih, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya masuk Istana Kepresidenan
Misalnya, memperhitungkan kembali dampak pemberian insentif pajak dan menurunkan target penerimaan negara, serta melakukan efisiensi alokasi anggaran.
“Jadi persoalan insentif pajak dan strategi APBN ini harus jelas, Kalau mau longgar, ya betul-betul longgar sekalian. Jangan terlalu takut melembarkan defisit, fokus kepada pertumbuhan ekonomi” tandas Piter.
Jika tidak ada perubahan kebijakan fiskal tersebut, Piter pesimistis akan terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dalam lima tahun ke depan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan tetap berada pada level yang tak jauh-jauh dari capaian di periode pertama lalu yaitu berkisar 5%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
