Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada hari ini, Selasa (12/5).
Sri Mulyani menuturkan, dampak dari wabah virus corona pada tahun ini masih akan berlanjut sampai tahun depan. Menurutnya, adanya pandemi ini memiliki sisi positif bagi pemerintah agar dapat melakukan reformasi di berbagai sektor.
Baca Juga: Indonesia finance minister proposes 2021 budget deficit at 3.21%-4.17% of GDP
"Dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang, maka reformasi diarahkan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta belanja negara," ujar Sri Mulyani di dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (12/5).
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pada bidang kesehatan reformasi diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan akibat Covid-19.
Termasuk di dalamnya meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan layanan kesehatan termasuk health security, serta reformasi jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk mewujudkan universal health coverage.
Baca Juga: Pertumbuhan ekonomi diasumsikan 4,5%-5,5%, ini kerangka ekonomi makro di 2021
Pada dukungan perlindungan sosial, reformasi diarahkan utnuk integrasi dan sinergi antarprogram. Hal ini bertujuan untuk menjalin ketapatan sasaran dan peningkatan efektivitas program.
"Ini menjadi langkah penting untuk menciptakan program perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup," papar Sri Mulyani. Selanjutnya, Menkeu mengungkapkan ada beberapa tantangan terbesar pada bidang pendidikan saat ini.
Diantaranya adalah kualitas pendidikan yang belum optimal, skor PISA (Programme for International Student Assessment) yang terus menurun sejak 2009, kompetensi guru antarprovinsi yg belum merata, serta porsi perhatian golden moment atau pendidikan anak usia dini yang belum memadai.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan agar persoalan mismatch keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja perlu diatasi. Untuk itu, upaya reformasi diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Baca Juga: Inilah dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 318 triliun yang siap diguyurkan Sri Mulyani
Hal ini dilakukan, antara lain dengan transformasi kepemimpinan sekolah, transformasi pendidikan dan guru, penyederhanaan kurikulum, adopsi standar global dan pengokohan karakter bangsa, serta kemitraan pemerintah pusat daerah dan masyarakat sipil.
"Dampak Covid-19 membuka fakta, bahwa perlu dilihat lagi pola hubungan pusat dan daerah di dalam melakukan pembangunan nasional. Langkah-langkah penanganan Covid-19 menunjukann bagaimana pentingnya sinergi fiskal, dalam mendukung penyelenggaraan pemeritahan dan pembangunan," kata Sri Mulyani .
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
