Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menindak tegas pejabat Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang tidak melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak segan, Sri Mulyani bisa mencopot pejabat yang tidak patuh tersebut.
Ia mengatakan, berdasarkan laporan tahun 2016, jumlah pejabat yang wajib melaporkan LHKPN ke KPK mencapai 29.806 orang dari total pegawai Kemkeu yang mencapai sekitar 72.000. Namun demikian, dari jumlah yang wajib lapor tersebut masih ada 163 pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya.
"Siapa yang tidak patuh, tolong dicari, diberi peringatan. Kalau tidak hanya peringatan, kasih saja nilai merah, tidak usah dipromosi lagi, atau kalau perlu diganti saja yang bersangkutan sampai bisa lapor dengan benar," kata Sri Mulyani saat acara sosialisasi pelaporan LHKPN di kantornya, Selasa (14/3) mendatang.
Lanjutnya, bagi para pejabat Kemkeu yang belum melaporkan harta kekayaannya diberikan kesempatan untuk melapor menggunakan aplikasi elektronik LHKPN (e-LHKPN) selama tiga hari ke depan. Dengan demikian, 163 pejabat tersebut harus telah memenuhi laporan tersebut Jumat (17/3) mendatang.
Ia mengatakan, pelaporan LHKPN juga menjadi langkah penting bagi karir pajabat. Sri Mulyani yang juga merupakan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Dewan Komisaris (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 mencontohkan, banyaknya peserta seleksi DK OJK yang gugur salah satunya karena kepatuhan pelaporan LHKPN.
"Jangan sampai hal-hal seperti LHKPN menjadi ganjalan anda untuk dapat promosi dan tugas penting negara," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
