Reporter: Vatrischa Putri Nur | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Perekonomian buka suara terkait rencana penerapan pungutan ekspor (PE) kelapa bulat.
Sebelumnya, penerapan PE untuk komoditas kelapa bulat ini mulai menjadi bahasan di K/L terkait guna meredam mahalnya harga kelapa dan produk turunannya dalam negeri.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, saat ini PE ekspor kelapa bulat tersebut masih di tahap pembahasan.
"Sedang dibahas," ujar Airlangga di agenda pembukaan Holiday Sale di Tangerang Selatan, Jumat (13/6).
Baca Juga: Petani Kelapa Minta Tarif Ekspor Tidak Lebih 5%
Menurutnya, kondisi ekspor kelapa bulat saat ini masih bagus. Dan itu merupakan bagian dari kondisi yang bisa menunjang penjualan kelapa bulat dan perekonomian masyarakat.
"Tapi kita lihat juga ekspornya masih bagus dan itu kan ekonomi masyarakat. Kita biarkan masyarakat untuk menikmati hasil berjualan yang baik," pungkasnya.
Melansir catatan Kontan, sebelumnya Menteri Perdagangan Budi Santoso, menjelaskan bahwa penerapan pungutan bea ekspor kelapa bulat ini akan diterbitkan dan diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Mudah-mudahan secepatnya ya. Nanti kan PMK-nya (Peraturan Menteri Keuangan) dari Kemenkeu ya, tapi saya pikir semua sudah sepakat kemarin. Tapi sebenarnya prinsipnya sudah tidak ada masalah dan mau diputuskan bersama," beber Budi usai agenda Harkonas 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (18/5).
Baca Juga: Petani Dukung Rencana Pungutan Ekspor Kelapa Bulat, Usul Maksimal 5%
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir, harga kelapa bulat di pasar sempat naik signifikan, mencapai Rp 20.000 - Rp 25.000 per butir.
Kenaikan ini jauh di atas harga normal yang biasanya berkisar antara Rp 10.000 - Rp 15.000 per butir.
Budi mengatakan bahwa kenaikan harga kelapa bulat ini disebabkan banyaknya kelapa yang diekspor, alih-alih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
