kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Soal Pencairan Penyertaan Modal Negara ke BUMN, Pemerintah Masih Bahas dengan DPR


Selasa, 25 Juli 2023 / 06:45 WIB
Soal Pencairan Penyertaan Modal Negara ke BUMN, Pemerintah Masih Bahas dengan DPR
ILUSTRASI. Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI masih akan melakukan diskusi terkait pencairan pencairan PMN ke BUMN.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah belum mencairkan penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN di tahun ini.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI masih akan melakukan diskusi terkait pencairan PMN ke sejumlah BUMN.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, rencananya PMN tersebut baru akan dicairkan pada kuartal IV 2023 mendatang. Pihaknya masih akan melakukan pendalaman terkait masing-masing BUMN yang nantinya akan diberikan PMN.

“Kami akan melakukan pencairan setelah kita melakukan pendalaman ke komisi XI DPR dan direncakan Agustus akan ada pendalaman bagi masing-masing BUMN,” tutur Rio dalam konferensi pers, Senin (24/7).

Baca Juga: Ini Langkah Kementerian BUMN dalam Membenahi BUMN Karya

Dihubungi secara terpisah Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, secara rutin dan terjadwal tahapan pemberian PMN kepada BUMN selalu dibahas di komisi XI DPR.

“Soal keputusan penambahan atau pengurangan pemberina PMN tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan anggaran,” ujarnya.

Untuk diketahui, terdapat empat BUMN yang mendapat restu dari Kemenkeu untuk mendapatkan PMN dengan total anggaran Rp 41,31 triliun.

BUMN tersebut diantaranya, PT Hutama Karya (Persero) (HK) sebesar Rp 28,90 triliun, PT PLN Rp 10 triliun, PT LEN Industri/Defend ID Rp 1,75 triliun, AirNav Rp 660 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×