DJPb: Pembiayaan UMKM Capai 850 Ribu Debitur, Total Akad Sentuh Rp4,49 Triliun

Senin, 21 Juli 2025 / 00:07 WIB

ILUSTRASI. Perajin sepatu skala Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) beraktivitas di bengkel kerjanya di Jakarta, Senin (26/8/2024). Saat ini pelaku UMKM mendominasi lebih dari 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Di sisi lain pelaku UMKM nasional belum banyak yang terhubung ke dalam rantai pasok industri dan jauh dari akses inovasi teknologi serta akses pembiayaan. (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)

Reporter: Indra Khairuman | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat bahwa hingga 11 Juli 2025, program pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjangkau lebih dari 850.000 debitur, dengan nilai total pembiayaan mencapai Rp4,49 triliun.

DJPb menegaskan bahwa sektor UMKM merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional.

Namun demikian, banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Keterbatasan akses ini menjadi salah satu hambatan dalam mendorong pertumbuhan usaha mereka.

"Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pembiayaan UMKM digulirkan sebagai program prioritas nasional," jelas DJPb Kementerian Keuangan melalui akun Instagram resminya yang dikutip Kontan.co.id, Minggu (20/7).

Program ini dirancang untuk mendorong pelaku UMKM agar dapat tumbuh secara mandiri dan menjadi lebih bankable.

Dengan demikian, UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja nasional.

Sebagai coordinating fund dalam pembiayaan UMKM, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memegang peranan penting dalam menyalurkan dana.

Penyaluran dilakukan melalui berbagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), baik secara langsung maupun melalui skema kemitraan.

"Mekanisme ini juga dirancang untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC), dengan memahami karakteristik unik dari setiap debitur," jelas DJPb.

Tujuannya adalah untuk menekan angka kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) serendah mungkin, sehingga program pembiayaan ini dapat terus berkelanjutan dan memberikan dampak positif jangka panjang.

Adapun sebaran pembiayaan hingga 11 Juli 2025 mencakup:

Jawa: Rp2,35 triliun untuk 457.725 debitur
Sumatera: Rp1,36 triliun untuk 238.870 debitur
Sulawesi: Rp311,36 miliar untuk 59.307 debitur
Kalimantan: Rp152,19 miliar untuk 32.485 debitur
Bali dan Nusa Tenggara: Rp273,88 miliar untuk 54.892 debitur
Maluku dan Papua: Rp34,25 miliar untuk 6.844 debitur

Dengan total nilai akad pembiayaan sebesar Rp4,49 triliun untuk 850.123 debitur, pemerintah berharap program ini mampu memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan secara menyeluruh dan merata di seluruh Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News