kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Soal Mercy, SBY merasa diadu dengan Jokowi


Kamis, 11 September 2014 / 18:39 WIB
Soal Mercy, SBY merasa diadu dengan Jokowi
ILUSTRASI. Armada travel DayTrans?milik?PT Weha Transportasi Indonesia Tbk (WEHA).


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, program pengadaan mobil dinas Mercedes-Benz untuk menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla dilandasi dengan niat membantu. Namun, terkait isu mobil Mercy ini, SBY merasa telah dibenturkan dengan Jokowi.

Dia menyatakan akan memberikan pernyataan kepada publik terkait pengadaan mobil itu meski pembeliannya telah dibatalkan. SBY mengaku tidak ingin isu ini menjadi polemik yang tidak perlu.

"Saya juga tidak ingin diadu-adu dengan presiden terpilih Jokowi karena justru niat saya adalah bantu beliau," kata SBY saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis (11/9).

Sebelumnya, pemerintah akhirnya membatalkan pembelian 72 unit Mercy E Class 400 untuk kabinet Jokowi-JK. Kementerian Sekretaris Negara membatalkan lelang dengan nilai Rp 91,94 miliar itu setelah rencana pembelian ini memicu kontroversi.

SBY berharap, dengan penjelasannya nanti, rakyat mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya. SBY pun menginginkan agar komunikasi dengan Tim Transisi bisa lebih baik sehingga pemerintahan baru bisa lebih siap bekerja.

"Kami tidak ingin dialirkan ke arena politik yang berbeda dengan komunikasi dan konsultasi yang kami lakukan antara pejabat pemerintahan sekarang dengan Tim Transisi Pak Jokowi. Nanti sekaligus saya sampaikan di akhir ratas ini," imbuh SBY.

Adapun dalam rapat terbatas kali ini sebenarnya pembahasan lebih terkait dengan penyederhanaan izin usaha dan progran-program yang belum selesai dilakukan.

Hadir dalam rapat kali ini di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung; Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto; Menteri Keuangan Chatib Basri; Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan; Menteri Perhubungan EE Mangindaan; Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo; dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×