Sumber: Kompas.com | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Dewan Pers akan melayangkan surat ke Badan Reserse Kriminal Polri, Rabu (21/12), terkait pemberitaan pernyataan anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.
Surat itu berisi keterangan bahwa situs yang memuat kutipan Eko tak termasuk media massa resmi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
"Siang nanti kami akan kirim surat ke Bareskrim soal kasus Eko Patrio, bahwa situs-situs itu bukanlah media massa resmi," ujar Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu.
Dari penelusuran Dewan Pers, dari tujuh situs yang memuat pernyataan Eko, empat di antaranya merupakan blog alias berplatform blogspot.co.id. Sementara, tiga situs lainnya adalah media 'abal-abal'.
"Jadi kami akan bilang itu pasiennya Polri, silakan Polri mengusutnya secara pidana, bukan pasien Dewan Pers," ujar Yosep.
Dewan Pers dan Bareskrim Polri memang menjalin kerja sama terkait penanganan perkara, khususnya perkara yang bersangkutan dengan media massa.
Diberitakan, tujuh situs memuat pernyataan Eko. Pernyataan yang ditulis, yaitu penangkapan teroris di Bekasi merupakan pengalihan isu. Atas dasar itu, Bareskrim Polri memanggil Eko.
Eko membantah mengeluarkan pernyataan itu. Ia juga melaporkan tujuh situs tersebut ke Bareskrim Polri. "Perlu juga membuat laporan dan nanti akan ditelusuri pihak yang mana yang mengarang bebas," ujar Eko di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (16/12).
(Fabian Januarius Kuwado)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
