Sumber: TribunNews.com | Editor: Dikky Setiawan
ATAS nama nasionalisme, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 November 2012 silam. Putusan MK menilai, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinilai prokepentingan asing sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Sungguhkah BP Migas bubar lantaran pro-asing? Ataukah sebenarnya ada grand-design berdasarkan pada tujuan tertentu dalam penghancuran BPMigas? Ataukah ini persoalan karakter bangsa?
JAKARTA. Mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, hanya tersenyum mendengar adanya asumsi yang berkembang itu terkait pembubaran BPMigas.
Ditemui Tribunnews usai menghadiri sebuah seminar yang digelar Ikatan Alumni Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG) 'GEA' ITB di sebuah resto di Epiwalk, Kuningan, Jumat (1/3/2014) silam, Priyono menyiratkan sudah memprediksi 'chaos' akan terjadi di dunia dan lembaga permigasan tanah air.
Priyono kemudian berkilas balik soal rentetan peristiwa yang terjadi pascapembubaran BP Migas. Diketahui, alih-alih memperbaiki dasar hukum yang ada, BP Migas, segera setelah UU No 22 Tahun 2012 yang terkait dengan Migas, dinyatakan inkonstitusional, langsung dibubarkan dan kemudian diganti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).
Namun, belum genap satu tahun memayungi permigasan di tanah air, lembaga ini didera permasalahan hukum segera setelah Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan menerima suap dari sejumlah perusahaan peserta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) di antaranya PT Kernel Oil Pte Ltd Indonesia dan Fossus Energy Ltd.
Rudi yang baru dilantik pada 16 Januari 2013, ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan pada 13 Agustus 2013. Seiring waktu, sidang dugaan penerimaan suap itu bergulir di pengadilan tindak pidana korupsi. Perlahan tapi pasti, kasus SKKMigas ini seolah menjalar dan membelit sejumlah pihak.
"Mereka yang senantiasa berteriak lantang tentang nasionalisme migas ketika BPMigas belum dibubarkan, tak terdengar suaranya lagi. Dan, suara nasionalisme dalam pembubaran BPMigas sebagaimana diteriakkan oleh para tokoh, yang masih bisa dilihat rekam jejaknya itu, jangankan terdengar, bisikan pun tak ada," katanya.
Situasi itu sangat bisa dirasakan ketika Ketua Mahkamah Agung, Akil Mochtar menjadi pasien KPK pada Oktober lalu saat tertangkap tangan dengan tuduhan menerima suap terkait dengan pemenangan pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Bahkan, Dewan Kehormatan MK menolak tantangan Akil yang meminta sidang kehormatannya secara terbuka dan bukan tertutup, meski diyakini oleh para hakim konstitusi lain, Akil adalah pemain tunggal.
Sejumlah fakta terungkap, tak cuma di SKKMigas. Dugaan aliran dana suap dari dan ke sejumlah tokoh serta lembaga, mulai dari anggota DPR hingga Kementerian ESDM -yang kini memayungi SKKMigas-, tersaji di muka hakim.
"Atas rentetan peristiwa tersebut, muncul pertanyaan apa yang salah dari SKKMigas hingga dalam hitungan bulan lembaga tersebut tercoreng oleh kasus suap dalam jumlah ratusan ribu dolar? Bukankah lembaga tersebut seharusnya bisa mengawal nasionalisme sebagai wujud dan tindak lanjut pembubaran BPMigas yang dianggap annasionalis? " tanya Priyono.
Saat ditanya soal ada rekayasa dalam pembubaran BPMigas, Priyono menjawab diplomatis. Ia mengatakan, sektor oil and gas memiliki kekuatan yang bisa membuat sebuah bangsa menjadi kuat atau malah tercerai-berai.
"Yang menjadi pertanyaan penting di atas semua sekarang ini adalah, mau ke mana arah Migas kita saat ini? Migas itu punya kekuatan strategis, bisa menguatkan dan sekaligus menyatukan tapi juga sekaligus bisa memecah belah bangsa. Lihat kasus negara Sudan dan Nigeria, yang tercabik-cabik karena rebutan migas. Posisi strategis itu mau dibawa ke arah kapitalis atau sosialis? Benar-benar demi bangsa atau demi kepentingan segelintir golongan saja?" tanya Priyono.
Atas hal itu, Priyono malah mengajukan pertanyaan, siapa yang dimaksud tidak nasionalis dalam keputusan MK yang berujung pembubaran BPMigas tersebut.
"Memang segera setelah pembubaran BPMigas pada November 2012 itu, banyak orang bertanya siapakah yang tidak nasionalis atau pro-asing ? Undang-undang? BPMigas? Priyono-nya, atau….?" tanyanya. (Hasiolan Eko P Gultom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
