kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.705.000   1.000   0,06%
  • USD/IDR 16.290   30,00   0,18%
  • IDX 6.750   -53,40   -0,78%
  • KOMPAS100 997   -8,64   -0,86%
  • LQ45 770   -6,78   -0,87%
  • ISSI 211   -0,72   -0,34%
  • IDX30 399   -2,48   -0,62%
  • IDXHIDIV20 482   -1,69   -0,35%
  • IDX80 113   -1,02   -0,90%
  • IDXV30 119   -0,06   -0,05%
  • IDXQ30 131   -0,75   -0,57%

Setoran Dividen 7 BUMN Jumbo Masuk ke Danantara, Defisit APBN Berpotensi Melebar


Senin, 24 Februari 2025 / 17:46 WIB
Setoran Dividen 7 BUMN Jumbo Masuk ke Danantara, Defisit APBN Berpotensi Melebar
ILUSTRASI. Defisit APBN 2025 berpotensi melebar, karena setoran dividen dari 7 BUMN besar akan disetorkan ke Danantara.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Senin (24/2). Pada tahap awal, ada 7 BUMN besar di Tanah Air yang bakal dikelola Danantara.

Tujuh BUMN tersebut adalah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahma khawatir defisit APBN 2025 berpotensi melebar, karena setoran dividen dari 7 BUMN besar tersebut akan disetorkan ke Danantara.

Hal ini karena, Kementerian Keuangan akan kehilangan sebagian setoran dividen BUMN yang biasanya masuk ke dalam pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Baca Juga: Ekonom Dorong Penerapan GCG Internal dan Eksternal Danantara

Dengan begitu, maka akan memunculkan kekhawatiran terkait kemampuan pemerintah untuk mencapai target PNBP tahun ini, dengan adanya kebijakan baru tersebut.

“Pengalihan dividen dari 7 BUMN jumbo ke Danantara sebagai langkah strategis yang berimplikasi besar bagi penerimaan dan pertumbuhan negara,” tutur Rizal kepada Kontan, Senin (24/2).

Dalam menghadapi potensi kehilangan penerimaan ini, Rizal mengimbau agar pemerintah mengimplementasikan beberapa strategi untuk menutupi kekosongan tersebut. 
Salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi sumber penerimaan melalui peningkatan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi, serta optimalisasi pemanfaatan aset strategis negara.

Selain itu, penyesuaian kebijakan pengeluaran menjadi kunci penting agar defisit fiskal tidak melebar secara signifikan. 

Efisiensi birokrasi dan penghematan di sektor-sektor non-prioritas juga dapat membantu menjaga keseimbangan anggaran.

Baca Juga: Tony Blair Jadi Salah Satu Dewan Pengawas Danantara

Menurutnya, tanpa langkah kompensasi yang tepat, terdapat resiko defisit fiskal tahun ini yang ditargetkan 2,53% dari produk domestik bruto (PDB) bisa melebar menuju 3% dari PDB.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan PNBP sebesar Rp 513,64 triliun tahun ini. Sedangkan setoran dividen BUMN ditargetkan Rp 90 triliun. 

Target dividen BUMN tersebut meningkat dari realisasi 2024 Rp 86,4 triliun, dan 2023 yang realisasinya mencapai Rp 82,1  triliun.

“Secara konseptual, jika kontribusi dividen dari 7 BUMN jumbo menyumbang sekitar 5%–10% dari target PNBP, maka kekosongan penerimaan tersebut dapat meningkatkan defisit sebanding dengan persentase tersebut,” tambah Rizal.

Lebih lanjut, Rizal juga menilai, defisit APBN 2025 bisa meningkat secara proporsional, terutama jika mekanisme regulasi di Danantara belum optimal dan langkah-langkah kompensasi belum sepenuhnya dijalankan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera menindaklanjuti penyusunan aturan dan memastikan bahwa mekanisme pembagian dividen di Danantara dapat mengalirkan manfaat secara tidak langsung kepada kas negara.

Sejalan dengan itu, evaluasi berkala per tahun  terhadap dampak fiskal dari perubahan struktur penerimaan ini juga menjadi langkah preventif agar kebijakan dapat disesuaikan secara dinamis.

“Dengan demikian, meskipun ada potensi risiko defisit melebar, penerapan kebijakan kompensasi yang tepat dan pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dapat meminimalisir dampak negatif dari pengalihan dividen tersebut,” tandasnya.

Sebagai informasi, Danantara dibentuk setelah adanya revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025.

Selain mengelola 7 BUMN, Danantara juga akan mengelola Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) bentukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, juga akan bergabung dengan Danantara.

Dengan begitu, Danantara akan mengelola aset BUMN hingga US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

Pada tahap awal, investasi yang disiapkan mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 326 triliun yang berasal dari efisiensi anggaran APBN.

Nantinya, model pengelolaan Danantara akan mengacu pada Temasek Holdings Limited milik Singapura dengan cakupan yang lebih luas.

Selanjutnya: Robert Kiyosaki: 5 Langkah Penting bagi Baby Boomer Sebelum Pasar Saham Runtuh

Menarik Dibaca: Promo KFC Super Berkah 24 Februari-6 April, Ada 2 Paket Hemat Mulai Rp 49.000-an

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Mastering Finance for Non Finance Entering the Realm of Private Equity

[X]
×