kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.953.000   -3.000   -0,15%
  • USD/IDR 16.500   45,00   0,27%
  • IDX 6.828   -98,48   -1,42%
  • KOMPAS100 988   -16,47   -1,64%
  • LQ45 764   -13,30   -1,71%
  • ISSI 218   -2,39   -1,08%
  • IDX30 396   -7,05   -1,75%
  • IDXHIDIV20 467   -8,64   -1,82%
  • IDX80 111   -1,85   -1,64%
  • IDXV30 114   -1,16   -1,00%
  • IDXQ30 129   -2,13   -1,62%

Setengah Tahun Kepemimpinan Prabowo, Begini Kata Serikat Buruh


Kamis, 08 Mei 2025 / 19:30 WIB
Setengah Tahun Kepemimpinan Prabowo, Begini Kata Serikat Buruh
ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal (kedua kiri), Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban (kiri), dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat (kanan) menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Dalam pidatonya Prabowo menyampaikan akan membentuk Satgas PHK, meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, serta berusaha memberantas korupsi di Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyoroti setengah tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai belum menunjukkan sentimen positif.

Presiden KSPN, Ristadi menyebut 6 bulan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru menimbulkan sejumlah dinamika baru mulai dari pertumbuhan ekonomi melambat hingga melemahnya daya beli masyarakat.

“Salah satu ekonomi kita melambat karena daya beli masyarakat menengah ke bawah yang merupakan segmen ekonomi terbesar rakyat Indonesia sedang turun,” jelasnya kepada KONTAN, Kamis (8/5).

Baca Juga: Serikat Buruh Bakal Terus Ingatkan Prabowo untuk Kaji Penghapusan Sistem Outsourcing

Pelemahan daya beli masyarakat menengah bawah itu ditandai dengan banyaknya masyarakat kehilangan atau berkurang penghasilan karena usahanya lesu dan kehilangan pekerjaan alias PHK.

Di sisi lain, langkah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 300 triliun, meski ditujukan untuk menyehatkan fiskal negara, turut menekan perputaran uang di masyarakat dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Situasi ini diperparah dengan adanya tekanan ekonomi global yang saat ini mengalami kontraksi. Pelemahan permintaan ekspor dan fluktuasi harga komoditas juga turut menjadi hambatan tambahan bagi akselerasi ekonomi domestik.

Baca Juga: UMP 2025 Naik 6,5%, Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSIP) : Kami Menerima

Ristadi menambahkan, pemerintah sebetulnya telah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk menggenjot pertumbuhan. Mulai dari menggenjot implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian, dampaknya dinilai masih minim.

Kemudian, peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga saat ini masih dalam tahap konsolidasi. Sehingga dampak positifnya belum dapat dirasakan mendorong perekonomian Indonesia.

“Sedangkan, rumah subsidi untuk rakyat selain masih sedikit juga penyerapannya terhambat karena standar kredit perbankan yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ketiganya belum berdampak apa-apa,” pungkasnya.

Baca Juga: Serikat Buruh Minta Prabowo Pertimbangkan Kenaikan Upah 10%

Selanjutnya: 5 Tanaman Hias yang Tidak Boleh Diletakkan di Pintu Masuk Rumah, Apa Saja?

Menarik Dibaca: Robert Kiyosaki Mengungkapkan, Investasi Ini Lebih Baik Ketimbang Emas dan Perak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×