Reporter: Yohan Rubiyantoro,Umar Idris | Editor: Test Test
JAKARTA. Negosiasi harga gas alam cair atau Liquified Natural Gas (LNG) dengan China hanyalah permulaan saja. Setelah itu, Pemerintah juga berencana akan melakukan negosiasi harga kontrak ekspor LNG dari berbagai blok gas di tanah air.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan ada sekitar 30 kontrak ekspor gas LNG yang akan dilakukan negosiasi ulang. Alasannya, kontrak-kontrak itu berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah jika tetap berjalan. "Pemerintah akan menjadikan negosiasi harga gas Tangguh sebagai patokan untuk melakukan negosiasi di blok lain," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (12/9).
Pemerintah meneken kontrak gas dari Blok Tangguh, Papua ke Fujian, China dengan harga US$ 3,4 per juta metric british thermal unit (MMBTU). Harga tersebut sangat merugikan sebab harga LNG di pasar internasional saat ini mencapai US$ 20 per MMBTU. Pemerintah mengikat kontrak itu pada tahun 2002, sementara pengapalannya mulai Desember tahun ini.
Pemerintah telah membentuk tim negosiasi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan yang juga merangkap Menko Ekonomi Sri Mulyani Indrawati. Kata Wapres, tim ini sudah memulai berjalan. “Tim sedang membahas materi negosiasi. Ada hal tertutup dan terbuka dalam negosiasi. Kalau semua dijelaskan terbuka, nantinya hasilnya tidak bagus," kata Kalla. Negosiasi blok Tangguh ke Fujian menjadi patokan, Kalla berjanji pemerintah akan serius menaikkan harga gas LNG dari Blok Tangguh.
Anggota Komite Badan Pengatur Usaha Hilir (BPH) Migas Triyono yang membidangi gas menyambut baik rencana pemerintah ini. Sebab, di dalam negeri, Indonesia sedang mengalami krisis gas karena kebutuhan gas lebih besar daripada jumlah pasokannya.
Saat ini produksi gas di Indonsia mencapai 8.400 MMFD. Namun gas yang mengalir untuk kebutuhan dalam negeri hanya 3.000 juta cubic feet per hari (MMCFD). "Sisanya 5.000 MMCFD untuk ekspor dengan harga murah," kata Triyono.
Selain blok Tangguh, kontrak yang perlu dinegosiasi ialah kontrak LNG dari Blok Natuna ke Thailand, Korea dan Jepang. Di Blok ini pemerintah juga menjual murah LNG dengan harga di bawah US$ 3 per MMBTU.
Selain itu, kontrak ekspor gas dari Blok Senoro-Donggi, di perbatasan Sulawesi Tengah dan Tenggara. Pemerintah belum lama ini meneken kontrak ekspor gas dari Blok ini ke Jepang.
Dengan kata lain, kontrak Blok Senoro terjadi saat pemerintahan saat ini. Jusuf Kalla pagi-pagi menolak keras kontrak Senoro dari lapangan Donggi merugikan. "Siapa bilang harganya US$ 2,6 per MMBTU, itu lebih baik, sebesar US$ 9 per MMBTU,” tegas Kalla. Menurut Kalla harga itu pantas karena lapangan Senoro jauh dari pipa distribusi ke Jawa.
