Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Anna Suci Perwitasari
Tak hanya itu, Bhima pun menyoroti kinerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang dianggap kurang kompeten. Menurutnya, Menaker seakan alpa di tengah kondisi adanya UU Cipta Kerja dan di tengah banyaknya PHK.
Bhima menyebut, Menaker tidak mampu menjadi mediator di tengah konflik antara pengusaha dan pekerja. Bahkan, menurut Bhima, pihak yang lebih banyak menjelaskan UU Cipta Kerja justru BKPM.
"Padahal ini menyangkut hak-hak pekerja yang harusnya dimediasi oleh Kemnaker, dia dianggap juga kemudian tidak tegas dalam melindungi pekerja lokal, ketika masa pandemi, TKA dari China masih masuk ke Indonesia," katanya.
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, ini respons pelaku usaha sektor tambang dan migas
Hal yang sama juga dilihat pada Menteri Pertanian yang belum menunjukkan kinerja yang positif dalam hal produksi pangan. Bahkan, saat ini masih banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi ketika memasuki masa tanam. Harga jual di level petani juga relatif rendah.
"Kementan juga malah sibuk bikin kalung anti corona yang kontra produktif di luar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," jelasnya.
Menteri Perdagangan pun tak lepas dari sorotan Bhima. Menurut dia, belum ada terobosan dalam kinerja ekspor dan masih mengandalkan pasar tradisional.
Dia pun menilai surplus neraca dagang yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut hanyalah semu. Mengingat itu terjadi karena turunnya impor barang baku, modal dan konsumsi.
Padahal, Kemendag bersama dengan atase perdagangan dan kedutaan besar bisa saling berkoordinasi untuk memperluas pasar di luar negeri, misalnya melihat barang apa yang bisa Indonesia siapkan karena tingginya permintaan atas barang tersebut di tengah pandemi.
"Jadi kita harus membaca tren perubahan permintaan secara global maupun pemetaan pasar-pasar alternatif lebih serius karena landscapenya berubah total dengan adanya pandemi," jelasnya.
