Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Anna Suci Perwitasari
Bhima pun memberikan berbagai catatan terhadap menteri-menteri ekonomi. Misalnya pada Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dianggap lebih sibuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan melupakan paket kebijakan ekonomi I hingga XVI. Padahal, paket kebijakan ekonomi ini bisa ditingkatkan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.
Dia juga menilai Kemenko perekonomian kali ini belum mampu mengharmonisasikan kinerja antara kementerian/lembaga bidang ekonomi.
Selanjutnya, Menko Maritim dan Investasi yang diisi oleh Luhut Panjaitan pun dianggap tidak fokus. Luhut disebut melaksanakan pekerjaan yang bukan bidangnya.
Baca Juga: Setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, begini kata pengusaha
"Seharusnya dia sekarang ini mengurus terkait efektivitas tol laut kemudian bagaimana mempercepat komitmen-komitmen investasi untuk masuk ke Indonesia. Tapi yang kemudian diurus menjadi satgas Covid-19. Dan ini akhirnya dia tidak memiliki fokus yang spesifik," ujar Bhima.
Sementara catatan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ada. Bhina menilai Sri Mulyani belum bekerja dengan maksimal. Ini terlihat dari relokasi anggaran yang tidak dilakukan secara maksimal sementara pemulihan ekonomi lebih mengandalkan utang.
Padahal menurut Bhima, penerbitan utang ini akan menimbulkan berbagai permasalahan. Tak hanya itu, dia juga menganggap Kemenkeu belum maksimal mendorong realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Bahkan, terjadi berbagai permasalahan teknis misalnya kementerian/lembaga yang berkali-kali merevisi dipa. "Ini artinya kan panduan teknis dan pendampingan dari Kemenkeu pada kementerian/lembaga terkait sehingga serapan bisa menjadi lebih cepat ini masih lemah,' kata dia.
