Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Adi Wikanto
Kedua, pemerintah harus berusaha menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi Covid-19. Pemerintah harus memperkuat jaring pengaman sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat kemiskinan.
Ketiga, Pemerintah harus lebih proaktif dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi ketimpangan.
Anis menyebut, berdasarkan koefisien Gini, ketimpangan di Indonesia masih stagnan pada angka 0,380. Sedikit mengalami penurunan dari 0,382 atau sebanyak 0,002 poin. "Perbaikan gini rasio lebih disebabkan meningkatnya konsumsi kalangan menengah dibandingkan perbaikan konsumsi kalangan bawah," ujar dia.
Baca juga: Inilah gejala dan cara membersihkan usus kotor secara alami
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat, Didi Irawadi mengatakan, belanja negara lebih bagus diarahkan ke proyek infrastruktur dalam konteks pandemi. "Karena lebih padat karya, sehingga mendorong daya beli masyarakat, otomatis PDB, juga," kata Didi kepada Kontan, Selasa (20/10).
Didi juga mendorong pemerintah mencermati dana PEN untuk UMKM saat pandemi. Ia mengatakan, permasalahan UMKM saat ini bukan pada dana, tetapi hilang atau berkurangnya pasar.
Lebih lanjut Didi mengatakan, perlu adanya big data untuk berbagai produk serta potensi produk di berbagai daerah, diikuti perdagangan antar daerah. Hal ini bagus bagi ketahanan ekonomi nasional dan substitusi Impor. Kemudian, berdasarkan big data itu, pemerintah wajib menemukan pasar bagi produk nasional untuk diekspor.
Hal ini menjadi peluang untuk diversifikasi ekspor. "Kedua hal itu dapat mendorong naiknya manufaktur di Indonesia," ujar Didi.
Selanjutnya: Mungkinkah Jokowi keluarkan Perppu batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
