Reporter: Ratih Waseso | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus Covid-19 yang kembali melonjak di Indonesia pasca libur Lebaran dan masuknya varian baru seperti varian Delta, membuat Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar ujicoba pembelajaran tatap muka (PTM) ditunda.
FSGI menyebut, sejumlah daerah sudah memperlihatkan tingkat positivity rate-nya di atas 5%. Karena itu, FSGI menilai penghentian ujicoba perlu dilakukan agar jumlah anak yang berpotensi terinfeksi Covid-19 dapat ditekan, termasuk pendidik yang juga harus dilindungi dari penularan virus corona.
“Jika kasus terus melonjak dan sulit dikendalikan, maka pemerintah daerah wajib menunda pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022 yang dimulai pada 12 Juli 2021, mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate di sejumlah daerah di atas 5%, bahkan ada yang mencapai 17%. Kondisi ini sangat tidak aman untuk buka sekolah tatap muka," ujar Heru Purnomo, Sekjen FSGI dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Rabu (23/6).
Wakil Sekjen FSGI Mansur menambahkan, untuk wilayah dengan positivity rate di bawah 5%, pemerintah daerah dapat membuka sekolah, dengan catatan memiliki mekanisme kontrol yang langsung ke sekolah.
"Data faktual tentang kesiapan sekolah harus tersedia dengan benar. Data lokasi/zona sekolah dan kondisi Geografis lingkungan sekolah diperoleh, barulah pemerintah dapat memberikan ijin sekolah untuk tatap muka terbatas (bisa uji coba 25%, atau 50%). Selama pelaksanaan ujicoba itulah dilakukan pemantauan langsung untuk dapat melanjutkan PTM," imbuhnya.
Baca Juga: Terbaru! 6 Aturan PPKM mikro di Jabodetabek: Sekolah dilakukan online
Atas kondisi yang terjadi saat ini maka FSGI merekomendasi empat poin, diantaranya:
- FSGI mendorong Pemerintah menuntaskan program vaksinasi bagi seluruh guru dan dosen. Karena sebagai kelompok prioritas vaksin, ternyata banyak pendidik yang belum mendapatkan kesempatan di vaksin.
- FSGI mendorong Dinas Kesehatan daerah dengan Dinas Pendidikan untuk bekerjasama mensosialisasikan manfaat vaksin di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan, terutama untuk kelompok yang tidak mau di vaksin;
- FSGI mendorong Satgas Covid Daerah dapat bertindak tegas untuk menghentikan PTM, termasuk ujicoba PTM di daerahnya ketika positivity rate di atas 5%. Kemudian kebijakan PTM tidak perlu diseragamkan. Misalnya, untuk daerah-daerah dengan positivity rate di bawah 5%, FSGI mendorong sekolah tatap muka bisa dibuka dengan pemberlakuan prokes/SOP yang ketat.
- FSGI mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) harus mengutamakan hak hidup nomor satu, hak sehat nomor dua dan hak pendidikan nomor tiga.
Selanjutnya: Kasus melonjak, Ganjar perintahkan bupati dan wali kota perketat PPKM skala mikro
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
