Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 7%-9 % pada tahun 2024.
Presiden KSBSI Elly Rosita Sialaban mengatakan pihaknya sudah menyampaikan usulan ini kepada Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dengan memasukan nilai indeks atau alfa pada rentang 0,5 sampai dengan 1 dalam revisi regulasi pengupahan yang tengah dibahas.
Namun, menurutnya, pembahasan revisi aturan ini masih alot. Sebab, pengusaha mengusulkan nilai indeks yang berbeda yaitu 0,1 sampai dengan 0,3 saja.
"Terakhir rapat (penetapan UMP) masih alot soal alpa, dari serikat pekerja mempertanyakan dasar penentuan alfa dan data apa yang digunakan," kata Elly pada Kontan.co.id, Kamis (26/10).
Baca Juga: Kemnaker Pastikan Regulasi Penetapan Upah 2024 Rampung Sebelum 21 November
Elly bilang, apabila nilai indeks atau alfa usulan pelaku usaha yang ditetapkan, maka kenaikan upah minimum pada tahun depan masih di bawah inflasi yaitu 3%-4% saja.
Ia khawatir jika kenaikan upah minimum masih di bawah inflasi hal ini akan berpengaruh pada daya beli pekerja. "Padahal kita lebih realistis daripada minta kenaikan 15%, 20% tapi tidak memiliki dasar hitungannya," jelas Elly.
Diketahui, jika sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, formula perhitungan kenaikan upah adalah UM(t+1) = UM(t) + (penyesuaian nilai UM x UM(t)). UM(t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM(t) adalah upah minimum tahun berjalan.
Penetapan upah minimum provinsi (UMP) sendiri akan diumumkan paling lambat 21 November.
Namun hingga kini, regulasi penetapan upah minimum masih belum terang. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum memutuskan regulasi mana yang akan menjadi acuannya apakah akan mengacu pada Permenaker 18 Tahun 2022 atau PP 36 Tahun 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
