Reporter: Anggar Septiadi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2017 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Perkembangan akhir, per Senin (1/1) Kementerian PUPR berhasil menyerap anggaran senilai Rp 96,58 triliun atau sebesar 90,95% dari total anggaran 2017 senilai Rp 106,2 triliun. Sementara realisasi fisiknya mencapai 92,80%.
Capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan waktu yang sama pada 2016 dengan serapan keuangan sebesar 85,09% dan fisik 89,87%.
Dari capaian tersebut, beberapa unit eselon I, bahkan memiliki serapan anggaran di atas serapan kementerian. Mereka adalah Dirjen Bina Marga yang menyerap anggaran sebesar 93,02%, Dirjen Penyediaan Perumahan sebesar 94,28%, Dirjen Bina Konstruksi 93,95%, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar 93,50%.
Sementara yang lainnya yaitu Dirjen Sumber Daya Air menyerap anggaran 88,24%, Dirjen Pembiayaan Perumahan sebesar 88,11%, Sekretariat Jenderal sebesar 88,94%, Inspektorat Jenderal sebesar 84,83%, Balitbang sebesar 86,21%, dan BPSDM sebesar 88,28%.
Khusus untuk serapan Dirjen SDA yang di bawah serapan Kementerian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal tersebut disebabkan kendala pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur SDA, terutama bendungan.
"Walaupun sudah dianggarkan dalam APBN bila tanahnya tidak tersedia maka proyek tidak bisa berjalan,” katanya dalam keterangan resmi.
Pada 2017 alokasi anggaran Ditjen SDA sebesar Rp 33,26 triliun yang di antaranya digunakan untuk penyelesaian 30 bendungan.
Sementara pada 2018, PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 107,3 triliun. Di mana beberapa paket sudah mulai dilelang dini sejak Oktober lalu.
Hingga Senin (1/1) lelang dini PUPR telah melelang 2.217 paket senilai Rp 13,61 triliun.
Rinciannya Dirjen SDA telah melelang 1.008 paket senilai Rp 3,54 triliun, Dirjen Bina Marga 909 paket senilai Rp 8,9 triliun, Dirjen Cipta Karya melelang 260 paket senilai Rp 1,04 triliun, Dirjen Penyediaan Perumahan melelang 9 paket senilai Rp 26 miliar.
BPIW melelang 10 pakrt senilai Rp 19,3 miliar, Balitbang melelang 9 senilai Rp 9,9 miliar, dan Sekretariat Jenderal melelang 12 paket senilai Rp 59 miliar.
Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan beberapa paket yang telah dilelang antara lain pendataan kebutuhan tanah, pendataan aset PSU, dan manajemen konstruksi PSU Rumah Umum
"Iya misalnya pendataan tanah untuk pembangunan rumah, aset PSU, dan dua paket manajemen konstruksi PSU. Satu paket untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali, dan satu lagu di wilayah Kalimantan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua," katanya kepada KONTAN beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
