Serapan Anggaran Program MBG Masih Seret, Kasus Keracunan Kembali Terjadi

Kamis, 16 Oktober 2025 / 09:20 WIB

ILUSTRASI. Sejumlah petugas SPPG menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Tunggala Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (29/9/2025). Selain kasus keracunan yang terus bertambah, serapan anggaran program bernilai ratusan triliun rupiah itu masih rendah.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali menuai sorotan. Selain kasus keracunan yang terus bertambah, serapan anggaran program bernilai ratusan triliun rupiah itu ternyata masih rendah.

Dalam paparan APBN Kita pada Selasa (14/10/2025), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, hingga 30 September 2025, realisasi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pengampu utama program MBG baru mencapai Rp 19,7 triliun.

Angka itu setara 16,9% dari total anggaran tahun ini yang mencapai Rp 116,6 triliun.

Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan, lembaganya tengah mempercepat penyerapan anggaran. Ia menargetkan realisasi belanja bisa tembus Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun pada akhir Oktober.

“Insya Allah akhir Oktober ini bisa capai Rp 60 triliun sampai Rp 70 triliun,” ujarnya kepada KONTAN, Rabu (15/10).

Menurut Nanik, lambatnya penyerapan terjadi karena program MBG membutuhkan infrastruktur dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN baru bisa menyalurkan dana operasional setelah mitra daerah menyelesaikan pembangunan dapur dan siap beroperasi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan, serapan anggaran meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur MBG. Pada Januari lalu, realisasi anggaran baru Rp 190 miliar karena SPPG masih sedikit.

Namun hingga akhir September, jumlah dapur umum sudah mencapai 8.000 unit dan anggaran yang terserap naik menjadi Rp8,3 triliun.

“Kami targetkan Oktober ada 20.000 SPPG dan pada November penyerapannya bisa mencapai Rp20 triliun,” ujar Dadan.

Meski begitu, sejumlah ekonom menilai program ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai rendahnya serapan menunjukkan pelaksanaan MBG belum maksimal dalam mendorong ekonomi rakyat.

“Sebaiknya diterapkan kontrak pay per meal agar pembayaran lebih pasti dan bisa membuka akses bagi UMKM lokal,” sarannya.

Sementara itu, kasus keracunan akibat konsumsi makanan MBG kembali mencuat. Kasus terbaru terjadi di SDN 11 Manggemaci, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala sekolah Hartuti menjelaskan, peristiwa itu terjadi akibat keterlambatan konsumsi paket makanan MBG, yang menyebabkan beberapa orang mengalami gejala keracunan.

“Pasien yang dirawat merupakan keluarga dari petugas keamanan dan guru, bukan siswa aktif,” ujar Hartuti, Rabu (15/10).

Kepala SPPG Kota Bima Mpunda Sadia 2, Yusuf, menyebut hasil koordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Polres menunjukkan penyebab gangguan kesehatan diduga karena makanan dikonsumsi terlambat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengimbau seluruh pihak terkait agar benar-benar mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam penyimpanan dan distribusi makanan.

Program Makan Bergizi Gratis sejatinya diharapkan menjadi pendorong ketahanan pangan dan peningkatan gizi anak sekolah.

Namun, rendahnya serapan anggaran dan munculnya kasus keracunan menunjukkan tantangan besar masih membayangi pelaksanaannya.