kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.965.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.830   0,00   0,00%
  • IDX 6.438   38,22   0,60%
  • KOMPAS100 926   8,20   0,89%
  • LQ45 723   5,45   0,76%
  • ISSI 205   2,17   1,07%
  • IDX30 376   1,61   0,43%
  • IDXHIDIV20 454   0,42   0,09%
  • IDX80 105   1,01   0,98%
  • IDXV30 111   0,45   0,40%
  • IDXQ30 123   0,28   0,22%

Ekonom Celios Soroti Keterlambatan Bayar dan Jalur Dana Program MBG


Minggu, 20 April 2025 / 16:37 WIB
Ekonom Celios Soroti Keterlambatan Bayar dan Jalur Dana Program MBG
ILUSTRASI. Menu makanan yang dibagikan kepada siswa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Tamanharjo, Singosari, Malang, Jawa Timur, Senin (6/1/2025). Pelaksanaan perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana tersebut dilaksanakan pihak TNI AU dengan menyasar 27 sekolah di sekitar kawasan Lanud Abdul Rahman Saleh dengan jumlah 4.005 porsi per hari. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/foc.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pembayaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mengalami keterlambatan, seperti yang terjadi di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti kondisi ini dan memberikan sejumlah catatan kritis.

Baca Juga: Ekonom Paramadina: Program MBG Berisiko Jadi Kasus Korupsi Terbesar di RI

Pertama, menurut Huda, keterlambatan pembayaran terjadi bukan karena kondisi kas negara yang sedang seret. Justru, ia menyebut kondisi keuangan negara saat ini tergolong stabil.

"Pembayaran program ini bukan hanya kepada mitra MBG, tetapi juga menyangkut gaji karyawan SPPG. Ketika dipaksakan berjalan secara 'normal', ya, mitra dan karyawan MBG yang jadi korban,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (20/4).

Kedua, Huda mempertanyakan mekanisme penyaluran dana program MBG.

Ia menyoroti mengapa dana tidak disalurkan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kepada pihak ketiga seperti dapur MBG, melainkan melalui yayasan yang kemudian menjalin kontrak dengan dapur tersebut.

"Apakah memang ada kesulitan bagi dapur MBG untuk berkontrak langsung dengan BGN? Kalau ada pihak perantara, tentu ada biaya layanan tambahan. Ini menimbulkan kekhawatiran soal efisiensi dan potensi konflik kepentingan," jelasnya.

Baca Juga: Imbas Dapur MBG Kalibata Tutup, BGN Bakal Lakukan Audit Mitra Secara Rutin

Huda juga menyoroti potensi adanya unsur kedekatan antara yayasan dan BGN yang berperan dalam menghalangi kerja sama langsung antara BGN dan dapur MBG.

Lebih lanjut, Huda menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, baik dari sisi tata kelola maupun keuangan.

"Kinerja program MBG sejauh ini juga memprihatinkan, mulai dari makanan yang ditemukan dalam kondisi busuk atau basi, hingga persoalan pembayaran. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi total, khususnya dalam aspek keuangan," pungkasnya.

Selanjutnya: Ekonom Paramadina: Program MBG Berisiko Jadi Kasus Korupsi Terbesar di RI

Menarik Dibaca: Hujan Petir Guyur Daerah Ini, Simak Ramalan Cuaca Besok (21/4) di Jawa Timur

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×