Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memiliki tiga acara besar untuk penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di tahun ini. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, acara pertama adalah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga guru, kesehatan dan pertanian.
Ridwan berharap agendi ini sudah bisa dilaksanakan Februari 2019 sambil menunggu anggaran di daerah. "Yang pertama ini, penerimaan PPPK sesuai dengan data based honorer K2 di BKN," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (24/1).
Agenda kedua adalah penerimaan PPPK untuk jalur umum seperti dosen dan dokter spesialis di atas 35 tahun. Dan yang ketiga, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru.
Untuk acara kedua dan ketiga ini, Ridwan bilang, akan dilakukan usai pemilihan presiden (Pilpres) 2019. "Yang pasti akan dilaksanakan setelah pilpres, detilnya sampai saat ini BKN masih belum tahu," tambah dia.
Ridwan juga menjelaskan, bagi pihak yang bingung karena ada dua pembukaan CPNS di Maret dan pasca pilpres, ia menegaskan, pembukaan di Maret nanti merupakan kelanjutan dari 2018 yang tertunda lantaran ada bencana alam. "Totalnya ada 48 Pemda, lima di Sulteng, sisanya di Papua dan Papua Barat," katanya.
Pasalnya, di tahun lalu formasi CPNS sebesar 238.015 tapi yang baru terisi saat ini baru sebesar 178.000. "Sehingga sisanya, akan dipenuhi di Maret tahun ini," lanjut dia.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Syafruddin mengatakan, tahun ini pemerintah akan membuka kembali Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 100.000.
Hal itu sudah ia laporkan kepada Presiden Joko Widodo pagi ini. Syafruddin bilang, jumlah tersebut masih difokuskan pemerintah untuk formasi tenaga pendidikan dan kesehatan. "Jumlahnya formasi tetap 100.000 untuk tenaga pendidikan dan kesehatan," jelas dia.
Ia berpendapat, kedua formasi itu masih sangat dibutuhkan saat ini. Sebab, di tahun ini tercatat ada 52.000 tenaga pendidikan yang pensiun. Meski begitu, hingga saat ini dirinya mengatakan, belum mengetahui berapa anggaran yang diperlukan untuk pembukaan CPNS tahun ini.
"Itu nanti urusannya Kementerian Keuangan," tutup Syafruddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
