kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.914   16,00   0,10%
  • IDX 7.199   58,54   0,82%
  • KOMPAS100 1.106   11,37   1,04%
  • LQ45 878   11,64   1,34%
  • ISSI 221   1,06   0,48%
  • IDX30 449   6,23   1,41%
  • IDXHIDIV20 540   5,82   1,09%
  • IDX80 127   1,42   1,13%
  • IDXV30 134   0,44   0,33%
  • IDXQ30 149   1,71   1,16%

SBY mengharuskan kader demokrat lapor kekayaan


Sabtu, 09 Februari 2013 / 01:48 WIB
SBY mengharuskan kader demokrat lapor kekayaan
ILUSTRASI. JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan sebagian. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni, kepesertaan minimal 10 tahun.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Djumyati P.

BOGOR. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan dua syarat utama menjadi anggota partai pertama harus melaporkan kekayaan pada Komisi Pengawas Partai Demokrat, beserta  nomor pokok wajib pajak dan menandatangani pakta integritas. 

Dua syarat utama tersebut menjadi pintu masuk bagi setiap kader demokrat yang ingin menjadi  syarat utama menjadi calon anggota legislatif dan eksekutif dari partai demokrat. Keputusan SBY ini menjadi syarat mutlak yang wajib diikuti seluruh kader partai pemenang pemilu 2009 ini. "Bagi  yang tidak senang dengan keputusan ini, saya persilakan untuk keluar dari partai," ujar SBY dengan nada tegas dalam konferensi pers di kediaman pribadinya, Puri Jumat malam (8/2).

Format pelaporan kekayaan ini sama dengan format yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keputusan ini merupakan solusi yang ditawarkan SBY untuk menyelamatkan partai yang elektabilitasnya menurun drastis setelah sejumlah petinggi partai tersebut tersanjung korupsi.

Selain itu, SBY juga memutuskan akan terjadi reposisi jabatan dalam jajaran partai demokrat. Reposisi tersebut bertujuan untuk menata kembali partai dan membersihkan partai dari hal-hal negatif. Meskipun terjadi reposisi, namun jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum masih tetap, namun SBY memutuskan Anas lebih fokus mengurus kasus yang membelitnya di KPK.

Sementara SBY memilih mengendalikan partai langsung di bawah koordinasinya. SBY berharap dengan langsung mengendalikan partai, ia bisa memulihkan kembali partai demokrat dari keterpurukan, dan setelah itu, ia akan kembali menyerahkan pengendalian partai kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Secara keseluruhan, SBY mengemukakan delapan opsi penyelamatan Partai Demokrat, salah satunya, ia melarang kader partai demokrat memberikan pernyataan sembarang di media, termasuk menghadiri undangan talk show tanpa seizin partai. Keputusan SBY ini muncul setelah menggelar rapat tertutup dengan seluruh majelis tinggi partai dan para pemimpin partai demokrat pada Jumat malam di Cikeas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×