kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.705.000   2.000   0,07%
  • USD/IDR 16.973   -20,00   -0,12%
  • IDX 9.168   34,48   0,38%
  • KOMPAS100 1.263   -0,74   -0,06%
  • LQ45 891   -1,73   -0,19%
  • ISSI 335   0,98   0,29%
  • IDX30 455   0,20   0,04%
  • IDXHIDIV20 539   1,07   0,20%
  • IDX80 140   -0,08   -0,06%
  • IDXV30 149   0,07   0,05%
  • IDXQ30 146   0,14   0,09%

SBY desak BUMN direformasi dalam tiga tahun


Rabu, 19 Oktober 2011 / 13:34 WIB
SBY desak BUMN direformasi dalam tiga tahun
ILUSTRASI. Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.


Reporter: Herlina KD | Editor: Edy Can

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Badan Usaha Milik Negara melakukan reformasi dalam tiga tahun mendatang. Dia menilai selama ini kinerja BUMN masih jauh dari harapan.

"BUMN kita banyak, ada 141 perusahaan yang asetnya besar. Tapi keuntungan yang diberikan kepada negara masih jauh di bawah harapan," kata SBY dalam pidato di Istana Negara, Rabu (19/10).

SBY menilai kinerja BUMN Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara lain. Ia mencontohkan, biaya operasional BUMN nasional mencapai Rp 1.075 triliun sedangkan anggaran belanja modalnya (capital expenditure) hanya sebesar Rp 210 triliun. "Dengan angka ini hampir pasi ada yang salah dan ada pemborosan keuangan BUMN yang mayoritas milik negara," ungkapnya.

SBY menganggap, ekonomi biaya tinggi di BUMN nasional ini tidak adil dan membahayakan perekonomian nasional. Disamping itu, ia mengingatkan banyak krisis yang terjadi di dunia terjadi karena perilaku korporat yang tidak baik.

Menurutnya, banyak unjuk rasa di dunia yang menyoroti gaya hidup korporat dan menghadapi defisit besar karena menggunakan keuangan negara. "Saya serius untuk kita benar-benar benahi untuk membuat (BUMN) berkinerja dan agar jajaran BUMN di negeri ini lebih baik," kata SBY.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menjawab kritikan presiden ini dengan membawa BUMN lebih banyak bekerja. Bekas Direktur Utama PLN ini akan meminta BUMN mengurangi laporan dan surat ke BUMN dan agenda rapat. "Rapat harus dikurangi 50%, undangan ke kementerian BUMN juga harus dikurangi 50% supaya BUMN lebih sibuk bekerja," ujar Dahlan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
SPT Tahunan PPh Coretax: Mitigasi, Tips dan Kertas Kerja Investing From Zero

[X]
×