Reporter: Noverius Laoli | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan sejumlah menteri lainnya mengadakan rapat terbatas membahas masalah kurikulum pendidikan tahun 2013. Dalam pengantarnya, SBY mengatakan bahwa kurikulum 2013 ini mendapat respon pro dan kontra di masyarakat. Dan dinamika tersebut menjadi salah satu perhatian presiden dalam menentukan kebijakan atas pembahasan kurikulum 2013.
"Saya mengikuti perbincangan di publik tentang kurikulum ini, baik sikap yang pro dan kontra. Di antara pandangan itu, ada yang menyampaikan jangan sampai kurikulum berubah karena ganti menteri, ganti kurikulum. Atau perubahan kurikulum ini memberikan beban ke orangtua terutama yang kurang mampu karena harus menyiapkan buku teks baru. Pandangan seperti itu harus didengar. Saya tahu untuk kurikulum baru ini, latar belakangnya utuh," ujar Presiden di Kantor Presiden, Selasa (2/4).
Karena itu, presiden mengatakan, sebelum mengimplementasikan kurikulum 2013 ini, harus mendengarkan semua sikap. Tujuannya, agar dalam implementasinya tidak akan mendapatkan halangan yang bisa menganggu proses pendidikan. Selain itu, SBY mengaku sudah berkomunikasi intensif dengan mendikbud agar kurikulum yang baru ini disosialisasikan secara luas kepada masyarakat dan DPR.
Menurut presiden, pada era globalisasi ini transformasi pendidikan nasional harus dinamis. Sehingga perubahan dan pengembangan kurikulum harus disertai dengan metodologi, bahan pengajaran, yang sesuai dengan situasi zama ini. Tapi di atas itu semua, perusahan kurikulum harus disertai dengan urgensi dan tujuan yang tepat dan benar. Pasalnya, perubahan kurikulum aka membentuk dan menghasilkan putra dan putri bangsa ini ke depan. Karena itu, kurikulum harus menentukan kualitas hasil didik, relevansinya terhadap lulusan dan mencegah terjadinya disparitas antara hasil pendidikan dengan pasar tenaga kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
