Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta dinas kesehatan masing-masing daerah menghemat pengadaan tes usap (swab PCR). Terkait hal ini, Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mempertanyakan pernyataan Doni.
Sebabnya, pernyataan Doni tersebut belum jelas apakah untuk kepentingan pemeriksaan umum atau kepentingan pelacakan kontak Covid-19.
"Untuk mengomentari ini, saya belum tahu sebetulnya ini kebijakannya untuk yang mana? Kalau untuk sekadar check up general ya setuju saja (dihemat). Namun kalau untuk kontak tracing ya justru perlu dites," kata Zubairi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).
Kendati demikian, ia menegaskan, jika untuk pelacakan kontak maka tidak boleh ada penghematan tes swab.
Baca Juga: Ini isi aturan lengkap ke Bali naik pesawat wajib tes swab berbasis PCR
Hal tersebut, kata dia, karena virus dapat masuk ke tubuh manusia tanpa menyebabkan gejala maupun bergejala. Untuk itu keduanya sama-sama penting dilakukan tes.
"Untuk yang kontak tracing, walaupun asimtomatik atau tanpa gejala ya perlu lah dites. Kalau misalnya saya barusan ketemu dengan orang yang positif, meski saya tanpa gejala. Pertanyaannya apakah saya perlu diperiksa? Ya jawabannya perlu lah," jelas dia.
Zubairi berpendapat, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan semua negara juga telah sepakat melakukan tes sebanyak mungkin. Tak hanya itu, tambah dia, dalam prosesnya juga diwajibkan adanya kontak tracing.
Baca Juga: Tes Covid-19 untuk deteksi dini serta demi keselamatan dan kesehatan bersama
Zubairi mengatakan, ada beragam perubahan dalam penerapan tes Covid-19. Ia mengambil contoh Amerika yang terapkan perubahan-perubahan tes.
Mulanya, Amerika menerapkan bahwa semua pasien Covid-19 perlu diuji kontak tracing. Namun, pada Agustus 2020 Presiden Trump mengatakan bahwa pasien asimtomatik tidak perlu diuji.
"Trump bilang nanti kalau dites banyak nanti malah semakin banyak orang positif, dan seolah-olah membuat Amerika tampak buruk menghadapi pandemi. Tapi kemudian kan pada bingung di sana, jadi kemudian para ahli protes," ujarnya.
Baca Juga: Harga vaksin Covid-19 diusulkan paling mahal Rp 100.000
"Setelah protes bolak-balik, dan ada kritik para ahli, sekarang yang asimtomatik kalau terpapar ya harus dites kontak tracing. Kan supaya kita tahu orangnya siapa dan nanti dikarantina agar tidak menular," sambung dia.
Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta dinas kesehatan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota menghemat pengadaan tes usap (swab PCR).
Ia mengatakan, pengadaan tes usap semestinya mengacu pada ketentuan Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 1.000 orang per 1 juta penduduk dalam 1 pekan. Rencana ini dikarenakan Doni menemukan provinsi yang dalam sepekan jumlah tes usapnya melebihi ketentuan WHO.
Baca Juga: Tips berlibur aman di tengah pandemi: Jaga jarak, hidup sehat, hindari tempat umum
Semestinya, kata dia, pengadaan tes usap yang terpenting memenuhi standar WHO dan sisanya dihemat untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang belum diketahui kapan akan selesai.
“Mungkin sekitar 7.000-10.000 per pekan (di tiap provinsi), tetapi kenyataannya DKI hari ini sudah mencapai 90 (90.000) pemeriksaan. Ini tolong harus ada asas penghematan. Jangan dihamburkan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan target yang ada,” ujar Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-9 secara virtual, minggu (13/12/2020) malam.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Satgas Minta Tes Swab Covid-19 Dihemat, IDI: Tak Boleh jika untuk Contact Tracing"
Penulis : Nicholas Ryan Aditya
Editor : Diamanty Meiliana
Selanjutnya: Hati-hati! Penularan corona dari OTG sulit dikendalikan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
