kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   -13.000   -0,85%
  • USD/IDR 16.214   -34,00   -0,21%
  • IDX 7.106   9,09   0,13%
  • KOMPAS100 1.062   0,11   0,01%
  • LQ45 836   0,28   0,03%
  • ISSI 215   0,22   0,10%
  • IDX30 427   0,57   0,13%
  • IDXHIDIV20 515   1,62   0,31%
  • IDX80 121   -0,01   -0,01%
  • IDXV30 125   -0,18   -0,14%
  • IDXQ30 143   0,25   0,18%

Saran Apindo ke Jokowi untuk mengatasi pengangguran


Selasa, 02 Juli 2019 / 21:43 WIB
Saran Apindo ke Jokowi untuk mengatasi pengangguran


Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, salah satu hal yang perlu dilakukan untuk menekan angka pengangguran adalah dengan memperkuat pengawasan kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan investasi yang juga akan berdampak pada berkurangnya angka pengangguran karena penyerapan tenaga kerja dari adanya investasi.

"Presiden (terpilih hasil pemilu 2019) harus memiliki tim pengawasan kebijakan yang lebih kuat, keras dan tegas. Tanpa itu, pertumbuhan investasi akan sama biasa-biasa saja. Artinya, pengangguran akan tetap tidak terentaskan," kata Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana, Selasa (2/7).

Lebih lanjut, Danang menilai kepemimpinan Joko Widod (Jokowi) pada periode pemerintahan dirasa cukup baik. Hanya saja perlu sedikit mengubah gaya kepemimpinan agar kebijakan dan implementasinya dapat berjalan optimal.

"Sebenarnya cuma perlu sedikit hal utama perlu dilakukan. Yaitu, mengubah model kepemimpinan Bapak Jokowi menjadi sedikit otoriter dalam kebijakan dan pengawasan implementasi kebijakan itu di tingkat Kementerian, Lembaga dan Pemda (pemerintah daerah)," ucapnya.

Menurut Danang, model kepemimpinan Jokowi yang dikenal bersih tanpa beban, dan tidak mengikutsertakan keluarganya dalam bisnis dengan pemerintah, akan memudahkan Jokowi bertindak semi otoriter.

"Ini diperlukan untuk membentuk kepastian hukum dan kemudahan investasi," ungkapnya.

Ia meyakini model kepemimpinan tersebut dapat mengembangkan sektor manufaktur padat karya untuk menyerap banyak tenaga kerja.

"Dengan model itu, Presiden bisa memimpin pemerintahan untuk keras menggerakkan sektor manufacture terutama yang padat karya," tutur Danang.

Asal tahu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2019 ada di angka 5,01 % dari tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia. Angka ini membaik dibanding posisi Februari 2018 yakni 5,13 %.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, tren angka TPT pada Februari setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Pada Februari 2019, jumlah pengangguran berkurang sebanyak 50 ribu orang dari 6,87 juta orang pada Februari 2018 menjadi 6,82 juta orang.

Meski demikian, angka pengangguran terbuka di kota yang sebesar 6,3 % masih lebih tinggi dibanding desa yakni 3,45 %.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×