Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
Dalam beleid ini mengatur beberapa insentif PPh antara lain buyback saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, sumbangan dalam rangka Covid-19, penugasan di bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19, dan penyediaan harta untuk digunakan dalam penanganan Covid-19.
Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menyampaikan meski PP 29 terlah terbit, tapi otoritas pajak tidak menambah alokasi anggaran. Untuk penugasan kesehatan penanganan Covid-19 dan produksi alat kesehatan sudah termasuk komponen stimulus kesehatan di program PEN yang sebesar Rp 87,5 triliun.
Baca Juga: Merdeka Copper (MDKA) anggarkan buyback Rp 568 miliar, kejar insentif pajak?
Kemudian, untuk insentif PPh penyediaan harta untuk digunakan dalam penanganan Covid-19 dan sumbangan dalam rangka Covid-19, berasal dari dana cadangan stimulus lainnya. “Nanti kita pastikan dulu untuk alokasinya,” kata Yoga kepada Kontan.co.id, Senin (22/6).
Lalu, untuk penurunan insentif buyback saham di BEI merupakan relaksasi yang berada dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 berupa penurunan tarif PPh Badan. Yoga menjelaskan dengan adanya PP 29 Tahun 2020 syarat penerima insentif pajak korporasi itu direlaksasi.
Sehingga, bagi emiten yang melakukan buyback sahamnya, yang menyebabkan persyaratan saham beredar di publik minimum 40%, menjadi tidak terpenuhi. Dus mereka juga dapat tarif PPh Badan sebesar 19% di tahun ini. Yoga bilang tujuan relaksasi persyaratan insentif ini untuk membantu likuiditas perusahaan terbuka.
Baca Juga: Ada sejumlah stimulus baru, ini tanggapan analis dan emiten
“Jadi seharusnya mereka tidak berhak lagi untuk memanfaatkan tarif 3% lebih rendah, namun dalam rangka kondisi Covid-19 ini, maka mereka tetap dapat memanfaatkan tarif 3% lebih rendah tersebut,” ujar Yoga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
