Sah! UU BUMN Larang Rangkap Jabatan, 31 Wakil Menteri Ini Masih Jadi Komisaris BUMN

Reporter: Adi Wikanto, Arif Budianto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu dari 12 poin penting revisi UU BUMN adalah larangan rangkap jabatan menteri wakil menteri sebagai direktur, komisaris dan dewan pengawas perusahaan pelat merah. Sementara itu, sampai saat ini masih ada puluhan wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN>

Pengesahan revisi UU BUMN berlangsung dalam sidang Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10). "Apakah RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco pun menegaskan sekali lagi kepada pada anggota DPR yang hadir ihwal pengesahan RUU BUMN ini yang selanjutnya disambut dengan ucapan setuju serta diikuti ketukan palu di meja sidang.

”Sidang dewan yang terhormat, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” kata Dasco, “Setuju,” jawab seluruh anggota.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia menjelaskan, BUMN adalah perpanjangan tangan pemerintah, dan diminta melaksanakan fungsi-fungsi vital negara untuk mengelola potensi serta sumber daya yang dimiliki dan diperlukan bagi kemakmuran rakyat.

“Mengingat pentingnya peran BUMN sebagaimana diamanatkan konstitusi, BUMN perlu terus bertransformasi, tidak hanya menjadi entitas bisnis yang profesional dan menguntungkan, namun harus juga menjadi entitas bisnis yang transparan serta akuntabel,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anggia menyebutkan 12 poin penting yang terkandung di dalam Undang-Undang BUMN tersebut:

1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN.

2. Penegasan kepemilikan saham seri A dwiwarna 1% oleh negara pada badan BP BUMN.

3. Penataan komposisi saham pada perusahaan induk holding investasi dan perusahaan induk operasional pada Badan Pengelola Investasi Danantara.

4. Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada Direksi Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

5. Penghapusan ketentuan anggota Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN pada bukan merupakan penyelenggaran negara.

6. Penataan posisi Dewan Komisaris pada holding investasi holding operasional yang diisi oleh kalangan profesional.

7. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam beragam meningkatkan transparansi dan akutabilitas pengelolaan keuangan BUMN.

8. Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN.

9. Penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki jabatan Direksi, Komisaris dan jabatan manajerial di BUMN.

10. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan holding operasional holding investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah.

11. Pengaturan pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal.

12. Pengaturan mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN, serta pengaturan substansi lainnya.

Tonton: Pertamina Impor BBM, Vivo & BP-AKR Batal Beli! Ini Alasannya

Wakil menteri rangkap jabatan

Saat ini banyak wakil menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Presiden Prabowo pernah menyebutkan, wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris adalah penugasan untuk mengontrol perusahaan pelat merah.

Namun, publik meragukan keberhasilan penugasan tersebut. Pasalnya, banyak wakil menteri yang tidak memiliki kompetensi terkait perusahaan BUMN tersebut.

Berikut daftar wakil menteri yang rangkap jabatan dirangkum dari data Kompas.com:

Wamenkeu Suahasil Nazara – Komisaris PT PLN (Persero)
Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Wamen UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Wamen PUPR Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
Wamen ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
Wamen Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
Wamen Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia Tbk
Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Wamenpora Taufik Hidayat – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
Wamenlu Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS)
Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
Wamen HAM Mugiyanto – Komisaris Utama PT InJourney Aviation Services
Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto – Komisaris PT PLN (Persero)
Wamen Hukum Eddy Hiariej – Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
Wamendes PDTT Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
Wamen Investasi & Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
Wamen Kependudukan & Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Wamensesneg Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Wamen Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk
Wamen PPPA Veronica Tan – Komisaris PT Citilink Indonesia
Wamenhub Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo
Wamenkes Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
Wamenhan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
Wamen P2MI / Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk