Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah pandemi corona, pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law kembali dilakukan oleh DPR RI. Di sektor tambang mineral dan batubara (minerba), beleid yang mengubah ketentuan UU Minerba No 4 Tahun 2009 ini memungkinkan adanya sejumlah insentif yang menguntungkan bagi para pelaku usaha minerba.
Ambil contoh pada pasal 83 poin g dan h. Intinya, kegiatan pelaku usaha pertambangan khusus mineral logam dan batubara yang melaksanakan pengolahan dan pemurnian minerba yang terintegrasi dapat diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang setiap 10 tahun sampai seumur tambang.
Baca Juga: Raker RUU Cipta Kerja, Demokrat dan PKS minta pembahasan ditunda
Ada juga pasal 102 ayat 2 yang berisi informasi bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan pengembangan batubara dapat dikecualikan dari kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara di dalam negeri alias domestic market obligation (DMO).
Belum cukup, di antara pasal 128 dan 129 disisipkan satu pasal baru yakni pasal 128 A. Pada ayat 1, pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah minerba dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana tertera di pasal 128.
Lanjut di ayat 2, pemberian perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat satu untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalty sebesar 0%.
Pengamat Hukum Pertambangan dan Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai, poin-poin pemberian insentif bagi perusahaan tambang yang menjalankan berbagai program hilirisasi minerba merupakan hal yang cukup positif.
Baca Juga: Panitia kerja (Panja) RUU Omnibus Law resmi dibentuk
“Ini akan memicu perusahaan minerba di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil tambangnya. Bukan hanya sekadar mengeruk lalu menjualnya ke pasar,” ujar dia, Selasa (14/4).
Hilirisasi tambang sebenarnya merupakan kewajiban yang telah diatur dalam UU Minerba No 4/2009. Bahkan, ada ketentuan bahwa 5 tahun sejak UU tersebut diterbitkan, program hilirisasi sudah harus berjalan. Namun, fakta di lapangan tidak berkata demikian. “Bisa saja ada penegakan hukum yang lemah atau ketiadaan fasilitas dari pemerintah seperti penyediaan lahan dan perizinan,” tambah Redi.
Terkait akan diberlakukan kebijakan royalti 0% bagi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi, Redi menganggap pemerintah tidak akan mengalami kerugian. Sebab, pemerintah bisa mendapat keuntungan lain berupa produk turunan minerba yang nantinya juga berguna bagi ketersediaan energi nasional.
Selain itu, Redi menyampaikan, meski ada peluang bagi pelaku usaha pelaksana hilirisasi mendapat kontrak seumur tambang, pengawasan dan evaluasi secara berkala tetap harus dilakukan oleh pemerintah.
Baca Juga: Perpanjangan izin tambang jadi poin krusial pembahasan RUU cipta kerja sektor minerba
“Tiap beberapa tahun harus dievaluasi. Apakah hilirisasi tambang tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Apakah kaidah lingkungan dan aspek tenaga kerja diperhatikan oleh perusahaan yang bersangkutan,” ungkap dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menganggap, pemberian beragam insentif bagi pelaku usaha yang menjalankan hilirisasi tambang merupakan hal yang wajar bahkan memang perlu dilakukan.
Pada dasarnya, perusahaan tambang membutuhkan nilai investasi yang besar dalam membangun sebuah fasilitas pengolahan hasil komoditas minerba. Belum lagi, butuh bertahun-tahun bagi perusahaan untuk bisa balik modal atas investasi yang dikeluarkannya.
“Selama ini, kegiatan hilirisasi tambang memang kurang ekonomis bagi pelaku usaha. Wajar, jika diperlukan berbagai insentif untuk mendorong kebijakan tersebut,” jelas dia, hari ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
