Rupiah Diproyeksi Sentuh Rp 17.400 per Dollar AS, Fiskal Indonesia Terguncang?

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar rupiah masih berada di bawah tekanan dollar Amerika Serikat (AS). Bahkan, mata uang Garuda sempat menembus level Rp 17.300 per dollar AS, yang memicu kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal negara.

Adapun, nilai tukar rupiah di pasar spot menguat 57 poin atau 0,33 persen ke posisi Rp 17.229 per dollar AS, saat penutupan perdagangan Jumat (24/4/2026).

Kendati demikian, rupiah pada pekan depan diproyeksikan bergerak di area Rp 17.180 hingga Rp 17.400 per dollar AS.

“Untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.220 hingga Rp 17.260. Rupiah untuk sepekan di range Rp 17.180 hingga Rp 17.400,” ujar Analis mata uang Ibrahim Assuaibi, Sabtu (25/4/2026).

Ibrahim menyebut tekanan terhadap rupiah tidak berdiri sendiri. Ada sentimen global dan domestik yang mendorong mata uang Nusantara fluktuatif dan cenderung melemah sejak beberapa pekan terakhir.

Sentimen tersebut terdiri dari kenaikan harga minyak dunia, penguatan dollar AS, hingga meningkatnya kebutuhan dollar di dalam negeri.

Mengutip Reuters pada Jumat (24/4/2026), harga minyak mentah Brent naik US$ 3,16 atau 3,1% ke level 105,07 dollar AS per barrel.

Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak US$ 2,89 atau 3,11% menjadi US$ 95,85 per barrel.

Kenaikan harga bahkan sempat mencapai US$ 5 per barrel pada sesi perdagangan Kamis kemarin, sebelum akhirnya memangkas sebagian penguatan.

Dalam asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah menetapkan harga minyak sekitar US$ 70 per barrel dan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.500 per dollar AS.

Namun realisasinya jauh meleset, di mana harga minyak sudah melonjak di atas US$ 90 per barrel, sementara rupiah justru melemah dan sempat menembus Rp 17.300 per dollar AS.

Ketidaksesuaian antara asumsi dan realisasi diprediksi memberi tekanan langsung pada anggaran negara. Kenaikan harga minyak membuat beban subsidi energi meningkat, sementara pelemahan rupiah memperbesar biaya impor, khususnya untuk kebutuhan energi yang masih bergantung terhadap luar negeri.

Akibatnya, kebutuhan pembiayaan pemerintah menjadi lebih besar dari yang direncanakan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tekanan fiskal dan berpotensi mendorong defisit anggaran semakin melebar.

“Nah pelemahan rupiah ini karena apa? Karena kondisi ekonomi di Indonesia pun juga terguncang. Dengan naiknya harga minyak yang kita lihat dari APBN itu hanya US$ 70 per barrel, kemudian di APBN juga rupiah itu dipatok di Rp 16.500, kenyataannya harga minyak itu sudah di atas US$ 90 per barrel,” ucap Ibrahim saat dihubungi Kompas.com.

“Kemudian rupiah itu pun juga sudah di atas Rp 16.700. Bahkan di Rp 17.300, ini mengindikasikan fiskal kita ini mengalami satu permasalahan, ini yang akan berdampak terhadap apa? Terhadap defisit anggaran,” paparnya.

Defisit anggaran yang mendekati batas 3% harus dijaga pemerintah untuk mempertahankan kredibilitas fiskal. Batas ini bukan sekadar angka, tetapi menggambarkan disiplin pengelolaan keuangan negara agar tetap sehat.

Intervensi BI Mumpuni?

Bank Indonesia (BI) terus melakukan intervensi baik di pasar domestik maupun internasional untuk menjaga stabilitas rupiah. Strategi dilakukan melalui transaksi valuta asing dan pembelian surat berharga negara di pasar obligasi.

Namun, efektivitas intervensi menjadi terbatas karena tekanan eksternal masih kuat, terutama faktor geopolitik di Timur Tengah, penguatan dollar AS, dan lonjakan harga minyak.

Kondisi itu memicu kebutuhan dollar yang tinggi di dalam negeri, sehingga tekanan terhadap rupiah tetap besar.

“Tetapi intervensi ini ya tidak akan kuat karena apa? Kondisi geopolitik yang cukup besar. Ini membuat goncangan terhadap rupiah ini begitu kuat. Sehingga apa? Sehingga rupiah kembali mengalami pelemahan,” beber Ibrahim.

Kebijakan BI dipandang dalam koridor yang tepat dan cukup efektif meredam volatilitas jangka pendek. Menurutnya, tekanan akan lebih terkendali jika harga minyak dan penguatan dollar AS tidak terus berlanjut.

“Ini saya anggap masih efektif karena selama ini Bank Indonesia di situ ya melakukan intervensinya. Jadi tidak kemana-mana dan hanya fokus terhadap apa yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan bank sentral,” tukas dia.

Ibrahim menyebut inti persoalan terletak pada lonjakan harga minyak dunia yang mendorong kebutuhan dollar semakin tinggi.

Sebagai negara yang masih mengimpor sekitar 1,5 juta barrel minyak per hari, setiap kenaikan harga minyak otomatis memperbesar nilai impor yang harus dibayar dalam dollar AS.

Saat asumsi awal APBN bahwa rupiah di kisaran Rp 16.500 per dollar AS dan harga minyak US$ 70 per barrel, beban yang ditanggung masih relatif terkendali.

Namun ketika harga minyak naik di atas US$ 90 per barrel dan rupiah melemah hingga Rp 17.300 per dollar AS, kebutuhan pembiayaan melonjak signifikan.

Selisih ini membuat pemerintah membutuhkan dana talangan untuk menutup lonjakan biaya, terutama dari impor energi dan subsidi.

Kenaikan yang signifikan pada harga minyak dan pelemahan rupiah menyebabkan kebutuhan dollar menjadi meningkat. Ketika permintaan dollar dalam jumlah besar tidak diimbangi dengan pasokan yang cukup, nilai dollar AS menjadi semakin mahal.

Dampaknya, beban subsidi energi ikut membengkak karena pemerintah harus menutup selisih harga yang semakin lebar, baik akibat kenaikan harga minyak maupun pelemahan nilai tukar rupiah.

“Impor minyak kita itu 1,5 juta barrel per hari ya. Artinya apa? Pada saat dulu dipatok di Rp 16.500, kemudian minyaknya di US$ 70 per barrel, sekarang naik di atas US$ 90, kemudian rupiah-nya di Rp 17.300,” ucapnya.

“Sehingga apa? Sehingga ini kan perlu dana talangan. Nah kenaikan cukup signifikan sehingga pemerintah butuh dollar yang cukup banyak. Kenapa butuh dollar yang banyak inilah yang membuat harga dollar semakin tinggi dan Indonesia subsidi-nya semakin besar,” lanjut Ibrahim.

Utang Jatuh Tempo Pemerintah Rp 833,96 Triliun

Ibrahim menilai faktor lain yang turut memberi sentimen buruk bagi rupiah adalah utang jatuh tempo pemerintah senilai Rp 833,96 triliun.

Menurutnya, pemerintah menghadapi tekanan likuiditas besar pada 2026, seiring jatuh tempo utang yang mencapai Rp 833,96 triliun, level tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Lonjakan kewajiban itu menandai fase krusial pengelolaan fiskal, di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan ketidakpastian pasar keuangan global.

“Fenomena ini sebagai tembok utang atau debt wall, yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu. Nilai jatuh tempo 2026 bahkan lebih tinggi dibandingkan 2025 yang sebesar Rp 800,33 triliun, dan menjadi puncak dalam siklus pembayaran utang periode 2025-2036,” ungkap dia.

Besarnya kewajiban tersebut merupakan akumulasi penerbitan utang pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) selama pandemi Covid-19.

Dari total jatuh tempo 2026, sekitar Rp 154,5 triliun berasal dari instrumen hasil kerja sama tersebut.

Tonton: Tiga Pabrik Tekstil Dibangun di Subang, Potensi Serap 3.800 Tenaga Kerja

Besarnya volume utang yang harus dibayar memaksa pemerintah melakukan strategi pembiayaan ulang (refinancing) dalam skala besar. Namun, langkah ini tidak lepas dari risiko.

Selain itu, Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan alias BI Rate di level 4,75%.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga tetap mempertahankan suku bunga Deposit Facility di level 3,75%, dan suku bunga Lending Facility 5,5%.

Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah.

(Suparjo Ramalan , Aprillia Ika)

Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/04/26/072401826/rupiah-diproyeksi-sentuh-rp-17400-per-dollar-as-seberapa-kuat-fiskal-indonesia?page=all#page1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News