kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.169   31,00   0,19%
  • IDX 7.055   71,46   1,02%
  • KOMPAS100 1.056   15,44   1,48%
  • LQ45 830   13,30   1,63%
  • ISSI 213   1,17   0,55%
  • IDX30 424   7,51   1,80%
  • IDXHIDIV20 510   8,12   1,62%
  • IDX80 120   1,73   1,46%
  • IDXV30 125   0,86   0,70%
  • IDXQ30 141   2,17   1,56%

Rini Soemarno angkat bicara soal percakapannya dengan Dirut PLN


Rabu, 02 Mei 2018 / 15:49 WIB
Rini Soemarno angkat bicara soal percakapannya dengan Dirut PLN
ILUSTRASI. Kasus Bagi-bagi Fee Dilaporkan Rini Soemarno ke Polisi


Reporter: Arsy Ani Sucianingsih | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akhirnya angkat bicara soal potongan percakapan yang sempat sempat viral di media sosial. Isi percakapan melalui sambungan telepon antara Rini Soemarno dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir diduga membahas fee proyek energi membikin polemik.

Staff Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro menjelaskan, dalam percakapan tersebut merupakan konteks yang wajar dibicarakan antara Menteri BUMN dan perusahaan BUMN. Di mana kedua pemangku kepentingan tersebut tengah membahas masalah pembagian saham perusahaan energi yang akan di buat.

Wianda menjabarkan, BUMN yang disebut dalam percakapan itu yakni PLN dan Pertamina, di mana kedua perusahaan BUMN tersebut akan mendapatkan porsi kepemilikan saham yang maksimal, dengan tujuan BUMN tersebut dapat bekerja secara efektif.

“Itu adalah hal yang wajar bahkan dalam setiap negosiasi bisnis dan penentuan proyek itu, BUMN harus selalu mendapatkan porsi saham yang maksimal atau paling tidak proporsional. Dengan saham yang maksimal itu dia bisa bekerja dengan baik, artinya dia bisa ambil keputusan yang benar, yang efektif,” ujarnya di sela-sela site visit kereta cepat, Rabu (5/2).

Dengan kepemilikan saham yang maksimal, Wianda menambahkan, BUMN dapat menempatkan anggotanya pada dewan direksi perusahaan yang baru, sehingga dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis.

“Kalau satu entitas bisnis kemudian kapasitas atau kepemilikan saham minoritas , dia tidak bisa mengambil keputusan yang strategis. Makanya kementerian BUMN clear dalam setiap proyek BUMN harus memiliki porsi kepemilikan saham yang besar, proporsional sesuai nilai dan besarnya proyek,” jelasnya.

Dia melanjutkan, apa pun proposal bisnis yang di tawarkan merupakan hal yang wajar. Namun BUMN perlu konsisten dan memiliki komitmen yang tinggi bahwa semua proyek yang dilakukan joint venture porsi kepemilikan sahamnya harus clear.

“Bagaimana kita bisa kontrol kalau kepemilikan saham perusahaan kecil, tidak ada hubungannya dengan pribadi,” kata dia.

Di sisi lain, nama Ari yang di sebut dalam percakapan memang benar Ari Soemarno. Namun dalam konteks tersebut Ari Soemarno akan bekerja sebagai tenaga ahli dan tidak ada hubungannya dengan Menteri BUMN secara pribadi.



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×