Reporter: Fahriyadi | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Dalam beberapa tahun mendatang, Proyek Giant Sea Wall alias tanggul raksasa menjadi salah satu megaproyek nasional, selain Jembatan Selat Sunda (JSS).
Rencana pembangunan proyek yang jadi bagian dari National Capital Integrated Coastel Development (NCICD) ini, tengah serius dibahas pemerintah bersama konsultan Belanda.
Proyek itu juga disinggung saat Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte berkunjung ke Indonesia pekan ini.
"Intinya, pemerintah ingin mendorong kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah Belanda untuk percepatan pembangunan proyek ini," ujar Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Jumat (22/11).
Menurut Djoko, pembahasan Giant Sea Wall baru sampai tahap pembicaraan soal teknis. Setelah itu, baru akan dibahas masalah pelaksanaannya dan diusahakan yang paling sedikit menggunakan dana APBN.
“Desain proyek ini cukup rumit, sehingga butuh survei panjang dari para ahli,” imbuh Djoko.
Banyak profit untuk swasta
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Mohammad Hasan menambahkan, konsep Giant Sea Wall sebaiknya memang menggunakan pendanaan dari swasta. Sebab, pada proyek itu banyak profit yang bisa diambil oleh pihak swasta.
"Proyek ini juga ada reklamasi pantainya dan nilai tanahnya tinggi. Jadi, investor swasta pasti akan diuntungkan," ujar Hasan.
Lebih jauh, Hasan mengomentari soal rencana Artha Graha yang sudah melirik proyek ini. Dia yakin, selain Artha Graha, pasti ada pihak swasta lainnya yang mau berpartisipasi dalam proyek yang disebutnya seksi ini.
Ia memperkirakan, harga tanah di sekitar lokasi proyek itu nantinya bisa mencapai Rp 20 juta-Rp 30 juta per meter. Setelah reklamasi, berarti akan ada lahan yang cukup luas untuk bisa dimanfaatkan investor.
Hasan melanjutkan, konsep pendanaan proyek ini masih diolah lagi. Yang pasti, tidak harus menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP), jika bisa murni dikerjakan sepenuhnya oleh swasta.
"Kami ingin Giant Sea Wall bukan sekadar proyek pengendalian banjir saja, tapi juga menyelesaikan soal pengelolaan air bersih," kata Hasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
