Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.603
  • SUN95,67 0,00%
  • EMAS655.000 -0,15%

Revisi UU Pemerintah Jakarta muncul usul adanya DKIN

Kamis, 15 November 2018 / 18:24 WIB

Revisi UU Pemerintah Jakarta muncul usul adanya DKIN
ILUSTRASI. Balai Kota DKI

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah saat ini masih menggodok perubahan UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dalam prosesnya, pemerintah masih menerima masukan dari berbagai pihak guna Ibu Kota dikelola dengan lebih efektif.

Salah satunya yakni, pembentukan dewan kawasan ibu kota negara (DKIN), yang merupakan usulan dari Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan. Usulan ini diutarakan saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Kamis (15/11).


DKIN sendiri nanti akan beranggotakan para Gubernur Jabodetabek dan diketuai langsung oleh Wakil Presiden. Fungsinya, jika ada masalah lintas daerah yang berkaitan dengan Ibu Kota akan dibahas bersama-sama di level DKIN.

Masalah itu mulai dari soal transportasi, banjir, kebersihan kota, sungai, sampah dan penataan perumahan. "Jadi nantinya tidak ada lagi yang saling mengklaim ini adalah otonomi daerah masing-masing. Apalagi masalah akan ditengahi langsung oleh Wapres yang levelnya lebih tinggi jadi lebih efektif," jelas dia usai bertemu JK.

Apalagi, saat ini banyak permasalahan yang kerap muncul dalam pengelolaan Ibu Kota, seperti soal pengelolaan sampah dengan Wali Kota Bekasi baru-baru ini terjadi.

Djohermansyah juga mengatakan, memang sudah saatnya UU ini diubah sejalan dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi Ibu Kota.

Apalagi, Jakarta merupakan kota yang di dalamnya terdapat pusat Pemerintahan Indonesia. Sehingga perlu adanya formula-formula baru untuk menata Ibu Kota. Kemudian, hal lain yang menjadi masukan adalah pemberian kewenangan tambahan kepada Gubernur DKI

Contohnya, kewenangan tambahan di bidang jalan raya. "Kalau di daerah-daerah kan jalan nasional. Kalau di DKI enggak perlu, semuanya jalan provinsi cukup. Supaya dengan uangnya yang cukup banyak itu kalau daerah jalan rusak itu langsung diselesaikan. Kalau jalan nasional, tunggu dulu dari pusat gitu ya kan, berbulan-bulan," tambah dia.

Djohermansyah pun bilang, proses revisi UU ini sudah selesai di naskah. Tinggal Kemdagri dan Gubernur DKI untuk lanjut kepembahasan. Jadi, perubahan inisiatif dari pemerintah ini diharapkan bisa masuk Prolegnas di tahun depan.

"Agar kepemerintahan DKI ini ada kemajuan lah, masa dengan Jakarta yang seperti ini masih diatur dengan UU yang berlakunya sudah hampir 11 tahun yang lalu," tukas dia.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor: Yudho Winarto

Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0658 || diagnostic_web = 0.3938

Close [X]
×