Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyehatan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus dilakukan lewat upaya restrukturisasi, di mana Kementerian BUMN optimistis ini bakal rampung pada Oktober 2024. Namun, model restrukturisasi yang saat ini dijalankan dinilai sulit berhasil.
Pengamat BUMN Herry Gunawan mengatakan restrukturisasi yang tengah digagas Kementerian BUMN memiliki pola parsial, yakni dengan menggabungkan perusahaan bermasalah ke perusahaan lainnya.
Herry mencontohkan, seperti PT Asuransi Jiwasraya yang ditampung di holding IFG dan tampaknya model ini juga akan digunakan untuk PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang hendak dimasukkan ke dalam PT Hutama Karya (persero).
Baca Juga: Kementerian BUMN Optimistis Restrukturisasi BUMN Bermasalah Kelar Oktober 2024
“Ini model yang tidak akan menyelesaikan masalah, karena bersifat reaktif terhadap persoalan satu atau dua BUMN yang mungkin akan terus muncul di waktu berbeda,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (6/5).
Herry menuturkan, semestinya restrukturisasi dilakukan secara komprehensif. Dia bilang, pemerintah perlu merumuskan sektor usaha apa saja yang membutuhkan BUMN, sehingga perusahaan yang tak lagi diperlukan bisa dilepas.
“Biarkan swasta ikut berkembang, sebab yang terjadi sekarang kan banyak kanibalisme seperti di infrastruktur. Mereka main di ceruk yang sama,” tuturnya.
Asal tahu saja, Kementerian BUMN tengah menyelesaikan penyehatan beberapa BUMN karya seperti PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan di BUMN Farmasi yakni PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF).
Herry mengungkapkan, BUMN lainnya yang berpotensi bermasalah ialah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurutnya, KAI merupakan BUMN sehat yang dibebankan penyakit yakni utang dari kereta cepat.
“Sekarang saja udah teriak minta bantuan pemerintah dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara). Lagi-lagi kembalinya jadi beban APBN. Padahal, APBN harus bayar utang jatuh tempo tahun 2025 sekitar Rp 700 triliun,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Herry, beban utang juga bakal dialami oleh PT Krakatau Steel Tbk sebab saat ini banyak anak usahanya yang sehat dijual, misalnya saja yang bergerak di bidang pengelolaan air dan listrik.
“Soal utang BUMN yang bermasalah, saya tidak tahu persis jumlahnya. Angkanya tentu ratusan triliun dan ini lagi-lagi jadi potensi beban negara,” tandasnya.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan menyelesaikan restrukturisasi BUMN bukan perkara tenggat waktu, sebab ini merupakan masalah esensial.
“Ini adalah masalah esensial, seberapa jauh perbaikan fundamental penyakit BUMN bisa diselesaikan secara tuntas,” katanya kepada KONTAN.
Toto menuturkan, menyehatkan BUMN bukan hanya perkara model restrukturisasinya saja, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perbaikan BUMN ke depannya.
“Perbaikan fundamental terkait kualitas Good Corporate Governance (GCG), kualitas leadership dan kemampuan agility organisasi BUMN menghadapi perubahan external yang dahsyat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Toto menambahkan, selain BUMN yang tengah dalam penyehatan yang telah disebutkan di atas, perlu melihat pula BUMN dalam progres perbaikan yang kini dikelola oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
Baca Juga: Kinerja Emiten BUMN Karya Dinilai Masih Berat Tahun Ini, Begini Kata Analis
“Musti dicek apakah mereka juga sudah on the right track dari sisi kemajuan restrukturisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Amin AK menjelaskan berdasarkan proses restrukturisasi WSKT ditargetkan selesai pada bulan ini. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membayar obligasi.
“Setelah restrukturisasi selesai, Waskita Karya akan menjadi anak usaha Hutama Karya mulai tahun depan,” kata Amin.
Amin menyebutkan, untuk Wijaya Karya pihaknya hanya mengetahui telah menjalin perjanjian induk restruturisasi alias Master Restructuring Agreement (MRA). Sementara untuk BUMN Farma belum ada informasi mengenai progres restrukturisasinya.
Baca Juga: Kerugian Waskita Karya Tahun Lalu Membengkak
Amin tak memungkiri, total utang BUMN yang direkstrukturisasi jumlahnya memang sangat besar. Hal tersebut tercermin dari alokasi APBN untuk PMN kepada BUMN yang direstruktururisasi.
“Alokasi dana APBN untuk BUMN melalui PMN sepanjang 2005-2021 saja untuk restrukturisasi BUMN mencapai Rp 12,7 triliun dan peningkatan kinerja BUMN mencapai Rp 345,6 triliun,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
