Reporter: Grace Olivia | Editor: Herlina Kartika Dewi
Eko memandang, dibutuhkan sistem, mekanisme, dan SOP yang sangat jelas dan ketat dalam penerbitan Recovery Bond maupun penyaluran kredit usaha khusus tersebut untuk memastikan kebijakan ini benar-benar dimanfaatkan secara efektif oleh dunia usaha.
“Kalau SOP tidak ketat, maka dari mana pemerintah tahu bahwa kredit usaha yang diberikan benar-benar digunakan untuk memutar roda usaha dan bukan digunakan untuk menutup lubang-lubang utang perusahaan yang sudah ada sebelumnya?” tandas Eko.
Belum lagi, pemerintah mesti jeli dalam menyalurkan kredit usaha ini ke sektor korporasi. Di sisi lain, Eko menilai pemerintah tak memiliki kompetensi untuk menilai apakah suatu perusahaan masih layak diberikan modal dan seberapa besar jumlahnya, serta risiko-risikonya. Jangan pula, kredit usaha ujungnya hanya tersalur pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan atau afiliasi tertentu dengan politik dan konglomerasi, kata Eko.
Baca Juga: Topang APBN, pemerintah kerahkan seluruh instrumen pembiayaan
Oleh karena itu, Eko mengatakan, wacana penerbitan Recovery Bond oleh pemerintah dan penyaluran dana melalui kredit usaha kepada sektor korporasi ini perlu benar-benar melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang oleh semua otoritas terkait.
“Apakah ini benar-benar bisa menggerakkan ekonomi atau justru menimbulkan masalah baru?” tutur Eko.
Di atas itu semua, Eko menilai pemerintah tetap harus fokus mengerahkan upaya dan pendanaan pada sektor kesehatan untuk penanganan Covid-19 saat ini.
Narasi untuk melindungi perekonomian memang penting, namun sumber kepercayaan pelaku pasar saat ini tertuju pada seberapa cepat wabah virus bisa tertangani di dalam negeri.
“Fokus anggaran, realokasi, dan pembiayaan seharusnya satu titik dulu saat ini yaitu bagaimana persoalan Covid-19 ini bisa dikendalikan dan kurva (kasus baru) bisa dilandaikan. Jangan sampai narasi ekonomi mendahului narasi kesehatan,” ujar Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
