Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terkait adanya isu rencana pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang disebut-sebut sebesar Rp 1.760 triliun, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai perlu ada transparansi terkait rencana tersebut ke publik.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, terlebih diisukan bahwa rencana anggaran tersebut dengan skema hutang luar negeri. Maka perlu adanya rincian terhadap rencana anggaran tersebut.
"Perlu ada rincian, ada uji publik terhadap angka Rp 1.700 triliun ini, seperti siapa yang selama ini merumuskan harus terbuka ini angka ini dari mana, untuk pembaharuan dan modernisasi alutsista yang mana saja itu harus lebih rinci. Apakah sektor udaranya atau sektor lautnya atau sektor daratnya," jelas Adna saat dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (1/6).
Baca Juga: Ramai Soal Alutsista, Eksekutif PT TMI Ditunjuk Langsung Oleh Menhan
Perlunya transparansi dan akuntabilitas tersebut tak lepas agar publik juga dapat melihat apakah rencana tersebut sesuai dengan blueprint pengembangan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan.
Selain itu, perencanaan yang dikembangkan Kemenhan juga harus diuji terlebih dahulu secara politik di Komisi I DPR RI.
Adapun jika transparansi atau uji publik tak dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan spekulasi di publik terkait adanya rencana anggaran tersebut.
Tak hanya rincian penggunaan rencana anggaran, pemerintah juga perlu menyampaikan kepada publik terkait skema yang akan digunakan dalam pengadaan alutsista nantinya.
"Tak hanya itu, kalau hutang juga harus jelas apakah pakai bunga pasar atau seperti apa? kalau Rp 1.700 ini skemanya adalah hutang dengan bunga pasar ya tentu akan lebih besar lagi dana yang harus kita sediakan untuk membayarkan pokok dan bunganya," ungkapnya.
Selanjutnya: Kemenhan sebut rancangan Perpres tentang Alpalhankam belum final
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
