Reporter: Mona Tobing | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Maraknya aksi demo nelayan terkait kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti mendapat perhatian dari dewan legislatif. Menteri Perikanan dan Kelautan dianggap menciptakan masalah baru dan diminta berdialog dengan nelayan.
Seperti diketahui, Nelayan di daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah memblokir jalur utama Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah pada hari ini. Akibatnya, ratusan kendaraan terjebak dalam antrean panjang sejak dari Jembatan Sumbang hingga ke Kota Batang.
Sebelumnya aksi demo juga terjadi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan menolak rencana Menteri Susi. Penolakan ini terkait penggunaan cantrang yang telah dimodifikasi untuk menangkap ikan.
Alasannya alat tangkap dan daerah tangkapan memiliki dampak kurang baik terhadap ekosistem dan biota laut. Larangan penggunaan penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (Seine Nets).
Hal tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No 2 tahun 2015.Permen itu menyebutkan setiap orang dilarang mengoperasikan cantrang di seluruh wilayah Indonesia.
"Melarang adalah satu sisi, namun harus juga menciptakan solusi agar memiliki manfaat langsung," ujar anggota komisi IV DPR, Rofi Munawar, Selasa (3/3).
Rofi meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka jalur komunikasi kepada nelayan maupun pelaku industri perikanan atas berbagai kebijakan perikanan yang dikeluarkannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
