Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum optimal. Hingga Oktober 2022 baru terserap 61,2% dari pagu atau baru mencapai Rp 732,89 triliun dari pagu belanja yang sebesar Rp 1.196,83 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dominasi dari belanja daerah ini adalah pada pos belanja pegawai, yang sudah terserap Rp 289,73 triliun atau 70,6% dari target.
“Belanja ini tumbuh 0,2% dari periode sama tahun lalu yang disebabkan oleh pertumbuhan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan pertumbuhan belanja gaji kepala daerah/wakil kepala daerah,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (24/11).
Baca Juga: Kemdagri Minta Pemda Percepat Bahas APBD
Kemudian belanja barang dan jasa sudah terealisasi Rp 196,91 triliun atau 59,1% dari target. Belanja ini tumbuh 7,7% dibandingkan periode sama tahun lalu karena kenaikan belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja barang/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.
Selanjutnya, belanja modal realisasinya telah mecapai Rp 80,88 triliun atau 42,7% dari target. Belanja ini meningkat 19,5% dari realisasi pada periode sama tahun sebelumnya.
Kenaikan belanja modal disebabkan oleh pertumbuhan belanja modal pengadaan instalasi, belanja modal alat peraga, belanja alat produksi, pengolahan dan pemurnian. Lalu belanja alat besar, alat laboratorium, komputer, alat pertanian, serta berbagai modal jalan, jembatan, dan jaringan.
Terakhir, belanja lainnya sudah terealisasi Rp 163,37 triliun atau mencapai 62,7% dari target. Belanja ini mengalami kontraksi 1,9% dari periode sama tahun lalu.
Baca Juga: Mendagri Dorong Pemda Tak Ragu Pakai Instrumen Keuangan APBN untuk Kendalikan Inflasi
Lebih lanjut, jika dilihat dari fungsinya, realisasi belanja daerah fungsi ekonomi telah terserap Rp 86,06 triliun. Belanja ini meningkat 13,7% dari periode sama tahun lalu. Sementara itu untuk belanja fungsi Kesehatan dan belanja perlindungan sosial mengalami kontraksi. Ini karena sejalan dengan terkendalinya kasus Covid-19 dan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah.
Belanja Kesehatan tercatat Rp 121,82 triliun dan belanja perlindungan sosial tercatat Rp 12,27 triliun.
“Ini berbeda sekali dengan belanja di pemerintah pusat. Karena Covid-19 hampir semuanya ditanggung oleh pusat melalui APBN. Jadi dalam hal ini pemda tidak terlihat dari sisi belanja kesehatannya,” tutur Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
