CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.925   -31,00   -0,20%
  • IDX 7.134   -80,18   -1,11%
  • KOMPAS100 1.092   -10,86   -0,98%
  • LQ45 871   -5,11   -0,58%
  • ISSI 215   -3,44   -1,58%
  • IDX30 446   -2,03   -0,45%
  • IDXHIDIV20 539   -0,51   -0,09%
  • IDX80 125   -1,24   -0,98%
  • IDXV30 135   -0,44   -0,32%
  • IDXQ30 149   -0,39   -0,26%

Realisasi Belanja Negara Capai Rp 490,63 triliun di Kuartal I-2022


Selasa, 12 April 2022 / 12:50 WIB
Realisasi Belanja Negara Capai Rp 490,63 triliun di Kuartal I-2022
ILUSTRASI. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara pada kuartal I-2022 mencapai Rp 490,63 triliun.

 Rp490,63 triliun

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, pada Selasa (12/4).

Dia memerinci, realisasi tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 151,49 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 162,68 triliun, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 176,46 triliun.

“Realisasi tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sebab, belanja negara telah mencapai 18,1% dan realisasi penyaluran TKDD mencapai 22,9% dari target APBN 2022,” kata Hadiyanto.

Baca Juga: Hingga 12 April 2022, Kemenkeu Telah Terima Rp 6,12 Triliun dari Tax Amnesty Jilid II

Dia berharap, kinerja ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata, sehingga belanja negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional.

Adapun, untuk mendorong percepatan realisasi belanja tersebut, K/L perlu segera membuka blokir alokasi anggaran agar belanja dapat strategis dan segera dilaksanakan untuk membawa manfaat bagi rakyat Indonesia lebih awal.

Selain itu, percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual melalui pembayaran kepada pihak kerja juga perlu didorong untuk mencegah idle money dan idle asset yang dapat menunda pemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat.

Baca Juga: Ditjen Pajak Tegaskan Umrah dan Perjalanan Keagamaan Lain Tidak Kena PPN

Dia juga berharap,  APBN tetap ekspansif untuk bisa mengantisipasi pandemi Covid-19 sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi.

“APBN diharapkan mampu menjadi instrumen pelindung masyarakat sekaligus sebagai shock absorber akibat guncangan dikarenakan gangguan kesehatan, harga komoditas yang meningkat akibat geopolitik, dan pemulihan yang masih belum merata,” pungkas Hadiyanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×