CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.343.000   21.000   0,90%
  • USD/IDR 16.729   -36,00   -0,21%
  • IDX 8.407   44,65   0,53%
  • KOMPAS100 1.165   5,83   0,50%
  • LQ45 849   5,46   0,65%
  • ISSI 293   1,52   0,52%
  • IDX30 443   2,43   0,55%
  • IDXHIDIV20 514   3,54   0,69%
  • IDX80 131   0,83   0,64%
  • IDXV30 136   0,12   0,09%
  • IDXQ30 142   1,06   0,76%

Realisasi Belanja Kesehatan di Akhir Maret 2023 Tumbuh 28,1% Jadi Rp 28,5 Triliun


Senin, 17 April 2023 / 17:16 WIB
Realisasi Belanja Kesehatan di Akhir Maret 2023 Tumbuh 28,1% Jadi Rp 28,5 Triliun
ILUSTRASI. Menkeu Sri Mulyani. Realisasi Belanja Kesehatan di Akhir Maret 2023 Tumbuh 28,1% Jadi Rp 28,5 Triliun.


Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan realisasi belanja kesehatan pada akhir Maret 2023 mencapai Rp 28,5 triliun. Angka tersebut tumbuh 28,1% jika dibandingkan realisasi tahun lalu yang sebesar Rp 22,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan apabila dibandingkan 3 tahun terakhir, realisasi tahun ini sudah lebih tinggi sejak pandemi Covid-19 terjadi, yakni pada 2020 mencapai Rp 27,7 triliun.

"Realisasi 2023 juga lebih tinggi dari tahun lalu dan mendekati belanja pada saat pandemi Covid-19 varian Delta sedang tinggi, yakni pada 2021. Oleh karena itu, belanja kesehatan tumbuh 28,1% meski pandemi sudah dinyatakan transisi ke endemi," ucap dia dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2023, Senin (17/4).

Baca Juga: Tahun Terakhir Periode Pemerintahan, Jokowi Siapkan Anggaran Rp 999,99 Triliun

Secara rinci, Sri Mulyani menyampaikan anggaran belanja kesehatan melalui Kementerian dan Lembaga (KL) mencapai Rp 18,3 triliun. Adapun anggaran tersebut digunakan Kemenkes untuk penyaluran bantuan iuran sebanyak 96,7 juta peserta PBI JKN sebesar Rp 11,6 triliun.

Dia kemudian menyebut anggaran itu juga digunakan untuk pemeriksaan 1.816 sampel makanan oleh BPOM. Selain itu, penggunaan untuk pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri sebesar Rp 1,3 triliun.

Sementara itu, Sri Mulyani menerangkan belanja melalui non-KL sebesar Rp 2,5 triliun untuk jaminan kesehatan ASN/TNI/Polri.

Baca Juga: Berikut Gambaran Postur APBN 2024, Defisit Dipatok Batas Atas 2,64% dari PDB

Adapun pembelanjaan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 8,9 triliun. Sebagian besar penggunaannya untuk operasional Puskesmas dan penyediaan alat kesehatan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×